JAKARTA– Rencana pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat memperlincah gerak korporasi dari BUMN tersebut dan tidak terjebak dengan keterhambatan yang kerap ada dalam lingkup birokrasi suatu negara.

“Saya kira (holding BUMN) itu isu yang sangat bagus yang dilakukan oleh pemerintah dengan harapan BUMN kita lebih profesional, dikelola secara lebih korporatif bukan lagi birokratif,” kata Anggota Komisi VI DPR Eka Sastra  di Jakarta, Rabu (26/10).

Menurut Eka Sastra, dengan pembentukan holding tersebut diharapkan BUMN bisa bergerak lincah dalam koridor bisnisnya dan tidak terlalu banyak intervensi nonkorporasi yang masuk ke BUMN. Menurut dia, BUMN-BUMN di negara lain saat ini menjadi pemain dunia karena pembentukan superholding yang dianggap mampu menjadi sebuah lembaga dengan korporasi yang lebih bagus dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Fahmi Radhi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, sebelumnya mengatakan keputusan Pemerintah untuk mempercepat pembentukan holding BUMN merupakan langkah tepat dalam meningkatkan kinerja perusahaan milik negara, akumulasi permodalan dan efisiensi memacu daya saing. Dengan holding BUMN diharapkan perusahaan memiliki keunggulan. “Misalnya Pertamina jadi pemimpin holding BUMN Energi maka Pertamina harus menjadi pemain dunia,” katanya.

Saat ini Menteri BUMN Rini M Soemarno sedang berupaya menuntaskan pembentukan enam sektor holding yaitu holding migas, holding tambang, holding keuangan, holding jalan tol, perumahan serta konstruksi. Tujuan holding tersebut, agar BUMN-BUMN yang kerap merugi bisa dikelola lebih profesional sehingga tidak melulu membebani keuangan negara atau APBN. (DR/ANT)