JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial and Trading, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) menyatakan stok BBM bersubsidi baik Pertalite maupun Solar masih aman. Namun jika dilihat dari realisasi penyaluran yang ada maka tetap ada kekhawatiran besar akan jebolnya kuota BBM tahun ini.

Irto Ginting, Sekretaris Perusahaan PPN, mengatakan berdasarkan data yang telah dihimpun, realisasi penyaluran untuk BBM jenis Pertalite dan Solar sama-sama telah mencapai sekitar 70% dari kuota yang ada.

“Hingga Juli, Solar subsidi sudah tersalurkan 9.9 juta Kiloliter (KL) dari kuota 14.9 juta KL. Pertalite, hingga Juli sudah tersalurkan 16,8 juta KL dari kuota 23 juta KL. Ini nampak kan sudah diatas 70%,” kata Irto kepada Dunia Energi, Kamis (11/8).

Pertamina sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa penyaluran BBM bersubsidi tersebut seperti edukasi, serta mengumpulkan data konsumen BBM. Namun demikian, PPN kata Irto masih menantikan adanya regulasi terbaru untuk mengatur siapa saja yang berhak menerima penyaluran BBM subsidi. “Perlu segera ada pengaturan,” tukas Irto.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI, meminta Pertamina membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi tahun 2022. Karena dirinya heran beberapa minggu belakangan masyarakat melaporkan banyak SPBU yang tidak dapat melayani pembelian BBM bersubsidi dengan alasan habis.

Dia pun minta Pertamina menjelaskan secara gamblang serta kondisi cadangan BBM bersubsidi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat berspekulasi macam-macam sehingga menimbulkan gejolak yang mengkhawatirkan.

“Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM,” kata Mulyanto.

Karena itu, lanjut dia, DPR merasa perlu mendengar penjelasan resmi Pertamina terkait cadangan BBM bersubsidi tersebut.

Setelah adanya kenaikan harga BBM non subsidi jenis Dexlite, diperkirakan tidak sedikit pelanggan yang bermigrasi dari BBM nonsubsidi ini ke BBM subsidi jenis Solar. Sebelumnya juga terjadi migrasi pelanggan Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite, karena kenaikan harga Pertamax.

“Kalau ini terjadi, maka akan menambah kebisingan ruang publik di saat menjelang tahun politik seperti s5ekarang ini,” ujar Mulyanto

Di sisi lain, Mulyanto minta pemerintah mengkalkulasi secara matang kebutuhan BBM bersubsidi pada 2022, baik Solar maupun Pertalite. Pemerintah juga harus mengawasi dan mengendalikan realisasi kuota BBM tahun 2022. Jangan sampai cadangan BBM bersubsidi tahun 2022 habis di tengah jalan.

Menurut dia, pemerintah harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak terjadi. Apalagi sekarang terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid19 serta migrasi pelanggan BBM nonsubsidi menjadi pelanggan BBM bersubsidi. “Dikhawatirkan kuota BBM bersubsidi 2022 ini sudah habis pada Oktober-November 2022,” ungkap Mulyanto

Dia mendesak pemerintah segera memutuskan opsi penambahan kuota BBM bersubsidi dan menyediakan alokasi anggarannya, agar Pertamina dapat menjalankan proses penyediaan BBM secara tepat waktu. “Kita tidak ingin di akhir tahun 2022 ini terjadi kelangkaan BBM,” tegas Mulyanto.(RI)