JAKARTA – Pemerintah diminta memanfaatkan situasi anjloknya harga minyak dunia untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang memiliki Research Octane Number (RON) 88 dan menggantinya dengan BBM berkualitas lebih baik Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan dengan semakin murahnya harga minyak dunia serta harga produk menjadi momentum tepat untuk menghapus BBM sekelas Premium. Dalam implementasinya bisa dilakukan dengan bertahap minimal untuk wilayah Jawa Madura Bali (Jamali).

“Ini momentum untuk menghapuskan Premium, minimal di Jamali. Saatnya kita menggunakan BBM yang ramah lingkungan dan meninggalkan BBM timbal. Jika Jamali sudah sukses, perlahan kita bisa melakukan ke daerah lain sambil melihat kesiapan dari Pertamina dalam menyalurkan BBM yang lain,” kata Mamit kepada Dunia Energi, Senin (4/5).

Rencana penghapusan Premium sebelumnya telah direkomendasikan Tim Rreformasi Tata Kelola Migas pada 2014. Bahkan, DPR periode 2014-2019 juga meminta pemerintah untuk menghapus Premium dan mengganti dengan BBM yang berkualitas lebih baik. Namun hingga saat ini rencana tersebut belum juga diimplementasikan.

Menurut Mamit, dengan penghapusan Premium maka negara juga bisa diuntungkan karena dana kompensasi yang biasanya dibayarkan ke PT Pertamina (Persero) bisa berkurang. Jamali dinilai sebagai wilayah yang tepat untuk menghapus Premium karena dari sisi ekonomi masyarakat lebih siap. Selain itu, dengan kondisi harga minyak sekarang seharusnya harga BBM nanti juga bisa ditekan sehingga masyarakat bisa mendapatkan harga BBM terjangkau dengan kualitas jauh lebih baik.

“Sementara Jamali dulu, seperti yang dulu karena kita menunggu kesiapan dari Pertamina untuk menyalurkan non-Premium ke daerah lain. Selain itu juga,secara ekonomi masyarakat Jamali lebih siap dibandingkan dengan non-Jamali. Sambil perlahan kita dorong agar daerah lain dihapuskan,” kata dia.

Menurut Mamit, jika pemerintah masih ingin memberikan kontribusi untuk harga BBM maka insentif bisa langsung diberikan saja kepada BBM dengan kualitas yang jauh lebih bagus misalnya sekelas Pertamax. “Toh kalau kita membeli produk itu, Pertamax yang akhirnya diberikan Napta untuk diubah menjadi Premium. Tinggal ke depan, mekanismenya apakah tetap harga pasar atau ada semacam bantuan dari pemerintah sehingga harga Pertamax tidak terlalu mahal lagi,” kata dia.(RI)