JAKARTA – Halliburton, perusahaan asal Amerika Serikat akan mengembangkan wilayah kerja panas bumi milik PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut merupakan satu dari lima kesepakatan bisnis yang dicapai antara perusahaan Indonesia dan Amerika Serikat.

“Penandatangan kesepakatan Halliburton dan PLN menandai peningkatan kerja sama ekonomi antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Di samping itu, ini juga menjadi bukti bahwa investasi di sektor energi baru terbarukan diminati investor,” ujar Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, akhir pekan lalu.

PLN dan Halliburton pada Februari lalu juga telah menandatangani kontrak senilai US$ 34 juta untuk pengeboran sumur panas bumi di Tulehu, Ambon, Maluku Utara, serta menyusun strategi jangka panjang untuk pengembangan Panas Bumi di Indonesia.

Selain Halliburton dan PLN, beberapa kesepakatan bisnis di sektor energi yang ditandatangani akhir pekan lalu adalah kerja sama PLN – PowerPhase untuk pemasangan TurboPhase booster system pada PLTG.

Teknologi tersebut dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi dan memperbesar output listrik yang dihasilkan.

Kerja sama PLN – Applied Material untuk memasang Fault Current Limiter yang dapat mengurangi Fault Current Levels di jaringan listrik Jawa Barat. Applied Materials berkeinginan untuk melakukan FS untuk teknologi ini pada gardu induk 500 Kv.

Kerja sama Greenbelt Resources dan Jababeka Infrastructure untuk pengembangan fasilitas waste to resource di Jababeka yang akan disebut JababECO. Serta kerja sama NextGen dengan Pemerintah Samarinda untuk proyek low carbon waste-to-electricity.

“Kerja sama ini menunjukkan komitmen Amerika Serikat dalam meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi serta meningkatkan posisi Amerika di Indonesia dalam bidang ekonomi,” kata Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R. Donovan.

Lelang WKP

Di tempat terpisah, Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan, proses lelang lima wilayah kerja panas bumi kemungkinan akan dibuka pada Mei 2017. Proses lelang akan dilakukan setelah pemerintah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur soal lelang.

“Jadi kami akan sosialisasikan dulu. Kemungkinan bulan depan sudah bisa dimulai,” ujar Yunus, pekan lalu.

Menurut Yunus, pada PP Nomor 17 ada dua poin yang menjadi perhatian, yaitu soal program kerja dan komitmen eksplorasi.

Pada aturan sebelumnya, pemenang lelang adalah peserta yang menawarkan harga paling rendah. Masalahnya, dengan aturan tersebut membuat tidak ekonomis.

“Proyeknya malah tidak jalan. Istilahnya tidak bankable. Kalau diaturan yang sekarang, misalnya perusahaan A akan membuat satu lubang, si B dua lubang, lalu si C tiga lubang artinya yang menang yang membuat tiga lubang, karena pasti banyak duit,” ungkap Yunus.

Hal itu yang akan menjadi jaminan untuk membuat komitmen eksplorasi, dimana pemenang lelang diwajibkan membayar harga dasar data WK sebagai PNBP. Serta menempatkan dana di bank yang berstatus BUMN dengan besaran US$10 juta untuk PLTP berskala 10MW, dan US$5 juta untuk PLTP di bawah 10MW.

“Semuanya itu harus dipenuhi setelah empat bulan ditetapkan sebagai pemenang lelang,” kata dia.

Pemerintah berencana melelang lima WKP, yakni WKP Gunung Hamiding di Provinsi Maluku Utara, yang diperkirakan memiliki cadangan 265 MW , dengan rencana pengembangan kapasitas dari 20 MW.

Kedua, daerah Simbolon Samosir kerja panas bumi di Sumatera Utara, dengan estimasi cadangan rencana kapasitas 150 MW dan pengembangan 110 MW. Yang ketiga, wilayah kerja Oka Ile Ange di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan cadangan dari MW dan pengembangan rencana kapasitas 40 dari 10 MW.

Ketiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2024.

Dua wilayah kerja panas bumi lainnya adalah wilayah kerja Bora Pulu di Sulawesi Tengah dengan perkiraan cadangan dari MW dan kapasitas rencana pembangunan 123 dari 40 MW; dan Gunung Sirung wilayah kerja di Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan cadangan dari MW dan pengembangan rencana kapasitas 125 dari 5 MW. Dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2025.(ES)