JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR) resmi jadi operator Blok Rokan menggantikan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Senin (8/9) . Pemerintah Provinsi Riau mendesak  Pertamina agar memperhatikan berbagai permintaan masyarakat Riau kepada PHR  sebagai operator baru Blok Rokan.

Syamsuar, Gubernur Riau, mengatakan salah satu tuntutan pemerintah daerah adalah Pertamina harus berkomitmen terhadap bagi hasil Blok  Rokan ke negara dan bagi hasil ke pemerintah daerah. “Hal itu harus ditunjukkan dengan produksi dan lifting harus terjaga dan meningkat dengan biaya yang relatif efisien,” kata Syamsuar, saat memberikan sambutan pada penyerahan alih kelola secara virtual, Minggu (8/8).

Permintaan berikutnya adalah Pertamina harus memiliki komitmen badan usaha milik daerah berhak mendapatkan 10 persen hak partisipasi atai Participating Interest (PI) Blok Rokan. “Artinya, proses pengalihan PI agar segera dilakukan,” ujarnya.

Terkait kegiatan operasional di Blok Rokan, Gubernur Syamsuar menegaskan Pertamina harus melibatkan partisipasi perusahaan lokal baik barang atau jasa artinya BUMD dan pengusaha lokal diberikan kesempatan seluasnya. “Pertamina harus batasi diri terhadap anak perusahaan untuk ikut serta,” tegas Syamsuar.

Dia juga meminta tanggung jawab sosial yang dilakukan PHR harus bersinergi dengan pemda agar sesuai sasaran. Artinya CSR harus dikoordinasikan dengan program pembangungn daerah memberdayakan masyarakat, pelbatan perguruan tinggi setempat.

Syamsuar juga meminta Pertamina agar ikut membantu menyelesaikan masalah tanah terkontaminasi yang masih ada sepeninggal CPI nanti. “Melibatkan pemda dan masyarakat dalam waktu yang tidak lama,” tegas Arifin.

Jaffe Arizon Suardin, Direktur Utama PHR, sebelumnya menyatakan bahwa PHR berkomitmen bahwa Blok Rokan akan memberi kontribusi bagi masyarakat di daerah dan juga pertumbuhan ekonomi nasional.  PHR berkomitmen melibatkan vendor lokal dan juga perguruan tinggi. (RI)