JAKARTA – PT Geo Dipa Energi (Persero) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit bisa beroperasi paling lambat awal 2025. Seiring dengan itu, kapasitas PLTP yang dioperasikan Geo Dipa akan meningkat dua kali lipat pada 2025.

Yudistian Yunis, Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa, mengatakan saat ini progress pengembangan PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Patuha Unit 2 sudah sekitar 28-30%. “Kami targetkan keduanya bisa beroperasi pada akhir 2024 atau paling lambat awal 2025,” kata Yudistian pada “Ngobrol Panas Bumi” bertajuk “Peran BUMN Dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia” yang digelar Geo Dipa di Jakarta, Jumat (7/10).

Menurut Yudistian, hingga kini Geo Dipa telah melakukan pengeboran masing-masing lima sumur dari total pengeboran 12 sumur di Patuha dan 10 sumur di Dieng.

Geo Dipa saat ini mengoperasikan PLTP Dieng Unit 1 dan PLTP Patuha Unit 1 masing-masing berkapasitas 55 MW ditambah dengan satu PLTP skala kecil di Dieng berkapasitas 10 MW. Total kapasitas PLTP yang dioperasikan mencapai 120 MW. Dengan tambahan Unit 2 di Dieng dan Patuha serta Dieng Binary 5-10 MW, maka total kapasitas PLTP yang dioperasikan Geo Dipa menjadi 240 MW pada 2025.

Hanif Osman, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum Geo Dipa, mengatakan kinerja keuangan berasal dari penjualan listrik 7-8 sen per KWh dari pembangkit yang pada tahun ini berproduksi 80-90% dari total kapasitas total 120 MW.

‘Kapasitas produksi tentunya akan naik dua kali lipat pada 2025 seiring beroperasinya dua unit PLTP,” kata Hanif.

Sementara itu, Muhammad Ikbal Nur, Direktur Utama GeoDipa, mengatakan proyek pengembangan PLTP Dieng dan Patuha menjadi sebuah investasi berkelanjutan yang sangat strategis. “Hal ini dikarenakan produksi energi bersih akan meningkat dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama batu bara pada sistem ketenagalistrikan di Jawa-Bali,” ujarnya.

Selain melakukan pengembangan di Dieng dan Patuha, GeoDipa juga juga berkomitmen untuk mempercepat pengembangan pemanfaatan panas bumi di Indonesia melalui program government drilling.

“Melalui program ini, diharapkan mampu mengurangi risiko pengusahaan di sektor hulu panas bumi dimana selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pengembang/badan usaha dalam melakukan pembangunan PLTP,” kata Ikbal.

Pemerintah telah berkomitmen dalam mempercepat pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, dengan mematok target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan sebesar 23% pada 2025. Ini menegaskan komitmen Indonesia dalam pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Ikbal Nur, mengatakan Indonesia dikarunai Tuhan dengan berbagai sumber energi, termasuk eneri terbarukan yang digadang-gadang akan menggantikan energi fosil, khususnya energi bersumber dari panas bumi dan energi bersumber dari hydro. Namun demikian, potensi-potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu sumber energi terbarukan menjadi sangat penting dalam menjamin ketahanan dan keamanan energi nasional, mengingat potensi panas bumi Indonesia menjadi yang terbesar kedua di dunia,” kata dia.(AT)