Rudi Rubiandini saat ditangkap KPK.

Rudi Rubiandini saat ditangkap KPK.

JAKARTA – Ketua Forum Komunikasi Kehumasan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (FKK IHM) Joang Laksanto menilai, berbagai komentar yang kurang obyektif dan proporsional terkait kasus suap Kepala SKK Migas non aktif, Rudi Rubiandini, telah membuat citra industri minyak dan gas (migas) nasional makin terpuruk.   

Dalam pers rilisnya yang diterima wartawan pada Rabu, 21 Agustus 2013, Joang meminta para pengamat dan berbagai pihak dalam memberikan tanggapan di forum-forum termasuk media massa tentang penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), memegang prinsip proporsional, objektif, dan valid.

Dengan begitu, kata Joang, akan mampu memberikan gambaran yang benar tentang industri hulu migas.  “Bila prinsip ini tidak dipegang,  reputasi dan citra industri hulu migas akan semakin terpuruk dan dampaknya para pekerja di lapangan sebagai ujung tombak industri ini sulit melaksanakan tugasnya,” jelasnya.

Ia mengakui, kasus penangkapan Kepala SKK MIGAS sangat mengejutkan para praktisi kehumasan di industri hulu migas. Peristiwa ini sama mengejutkannya ketika dibubarkannya BPMIGAS beberapa waktu lalu. “Namun, kita semua yakin apapun yang telah terjadi adalah demi perbaikan di industri hulu migas,” ujarnya.  

Menurut dia, peristiwa ini menjadikan semakin beratnya tugas para praktisi di industri hulu migas untuk menjaga citra dan reputasi industri ini. “Apalagi kini muncul komentar-komentar dari pihak-pihak yang kurang memahami proses dan kegiatan industri yang selama ini diatur dan diawasi ketat oleh negara,” papar Joang Laksanto.

Ia menambahkan, jika citra industri ini semakin terpuruk, maka dapat berdampak pada investasi dan turunnya kegiatan operasi dan produksi lebih jauh.

Terkait hal tersebut, lanjut Joang, FKK IHM terus mendorong dijunjungnya Tata Kelola Usaha yang Baik dan Bersih (good and clean corporate governance) di industri migas dengan  tetap menjaga profesionalisme demi terciptanya industri migas yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.

“Mengamati kasus yang tengah terjadi, besar harapan kami agar pemerintah dapat mengungkap masalah ini seobjektif dan seadil mungkin,” tukasnya.

Menyangkut aspek hukum dari kasus ini, kata Joang lagi, FKK IHM sangat mendukung upaya dari KPK maupun institusi lain dalam membersihkan industri tambang, khususnya migas dari korupsi.

(Abdul Hamid / duniaenergi@yahoo.co.id)