JAKARTA – Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengapresiasi inovasi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam memantau sumber daya hutan, dan komitmen memulihkan lebih dari 600 ribu mangrove hingga 2024. Termasuk upaya berkelanjutan pemerintah untuk menangani mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta komitmen menyelesaikan konflik penguasaan lahan.

Richard Trenchard, FAO Representative ad interim for Indonesia, mengatakan tingkat deforestasi telah turun hampir 90% sejak titik tertinggi pada awal abad ini.

“Kami melihat komitmen pemerintah Indonesia untuk memerangi deforestasi. Ini sangat penting,” kata Trenchard dalam acara Refleksi: SOIFO 2020, Hints dan Seek 2021, baru-baru.

Trenchard mengatakan FAO telah melihat komitmen Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia pada sektor kehutanan, upaya pemerintah untuk mendemokratisasi alokasi sumber daya hutan, mengelola hutan negara secara lestari, mencegah deforestasi dan degradasi sumber daya hutan, memastikan keadilan lingkungan dan persamaan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Hukum Adat.

Trenchard menambahkan, FAO juga menyambut baik perhatian yang diberikan untuk kebakaran hutan.
Pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia yang memiliki 120 juta ha, termasuk 93 juta ha tutupan pohon, dinilai berhasil menggabungkan komitmen internasional dan nasional, Undang-undang (UU) yang kuat, penggunaan solusi digital inovatif untuk mendorong kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti, pengaturan tata kelola yang sangat berkembang yang melibatkan semua tingkat pemerintahan, serta komitmen kuat memberi solusi berorientasi komunitas.

Semua fakta ini tersajikan secara baik dalam State of Indonesia’s Forests (SoIFO) 2020.
Kemajuan perhutanan Indonesia tersaji dalam tujuh bab SoIFO 2020, berisikan sejumlah besar data terkini, menggunakan serangkaian alat dan analitik mutakhir. Ini memberikan banyak analisis dan informasi tentang situasi dan apa yang sedang dilakukan, terutama oleh pemerintah, dan juga menandakan sejumlah arah masa depan yang jelas dan penting.

FAO juga menyatakan dukungan pada KLHK yang terlibat langsung di 4 dari 7 agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024.
Apresiasi diberikan pada upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, konservasi dan restorasi pada 16 juta ha lahan gambut.

“Kementerian terutama Direktorat Jenderal KSDAE, telah melakukan pekerjaan dasar penting untuk mengelola tantangan ini secara efektif. Indonesia memiliki 554 kawasan konservasi dengan luas total 27,4 juta hektar. Ini mewakili kemajuan luar biasa,” katanya.

Menurut Trenchard, FAO dan mitra lainnya di PBB, termasuk lembaga lain yang berbasis di Roma, IFAD dan WFP bersama dengan UNDP, UNEP, UNOPS, terus bekerja bahu membahu mendukung Kementerian dan bagian pemerintah lainnya, menghadirkan teknologi terbaru, pendekatan inovatif, kapasitas teknis untuk pekerjaan yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa sumber daya hutan Indonesia dikelola secara lestari dan bahwa banyak tantangan penting yang masih tersisa dapat diatasi di masa depan.

Siti Nurbaya, Menteri LHK, mengungkapkan tidak banyak negara mampu menyusun status hutan dan kehutanan nasionalnya. Terbitnya SoIFo 2020 ini menjadi janji pemerintah Indonesia, meskipun non legally binding, dan akan terus diperbaharui pada masa mendatang.

”Kehadiran SoIFo 2020 ini menjadi penting, terutama bagi jajaran yang selalu diingatkan untuk selalu Write You Do, dan Do What You Write. Dengan prinsip sesederhana itu juga kita membangun nilai-nilai produktif bagi bangsa ini, disamping membangun energi positif yang sedang sangat-sangat dibutuhkan,” tandas Siti.(RA)