JAKARTA – Sebagian besar anggota Komisi VII DPR menolak pembatalan sebagian pengerjaan proyek jaringan gas rumah tangga (jargas) dan beberapa program pengadaan yang langsung dirasakan pemanfaatannya oleh masyarakat, seperti converter kit untuk nelayan dan petani. Pembatalan dilakukan menyusul keputusan pemerintah untuk refocusing anggaran guna penanganan pandemi Covid-19.

Alex Noerdin, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengatakan program-program yang bersentuhan dengan masyarakat seharusnya tidak dibatalkan terlalu banyak. Perubahan alokasi anggaran bisa dimengerti, tapi pemerintah diingatkan bahwa program yang dibatalkan juga sangat penting bagi perekonomian masyarakat yang terkenda dampak pandemi.

“Misalnya buat converter kit nelayan itu sebenarnya juga buat membangkitkan ekonomi mereka. Jargas juga, rakyat miskin itu banyak di kota. Jargas jangan dikurangi,” kata Alex dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Selasa (23/6).

Kementerian ESDM  memangkas anggaran pada tahun ini senilai Rp3,44 triliun atau 35,8% dari total anggaran sebelumnya yakni Rp9,66 triliun, sehingga hanya tersisa Rp6,21 triliun.

Pos pemangkasan anggaran terbesar adalah untuk infrastruktur dan program migas dengan total pemangkasan sebesar Rp 2,25 triliun sehingga anggaran tersisa Rp 1,47 triliun. Tadinya anggaran mencapai Rp 3,72 triliun. Jargas juga dipotong Rp 1,55 trilun dari Rp 3,02 triliiun menjadi hanya Rp 1,47 triliun atau secara volume tadinya 266.070 Sambungan Rumah Tangga (SR) menjadi hanya 127.864 SR.

Program converter kit bagi nelayan dan petani masing-masing 40 ribu dan 10 ribu paket, serta pembagian paket konversi minyak tanah ke gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) 526.616 paket dibatalkan.

Andi Yuliani Paris, Anggota Komisi VII DPR lainnya menyatakan anggaran pengadaan converter kit untuk nelayan dan petani  sudah ditetapkan dalam APBN yang sebelumnya juga sudah disetujui oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 2019.

Dia meminta ada konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang bahkan sudah disampaikan ke daerah oleh para anggota dewan. Meski dalam kondisi pandemi, converter kit sangat dibutuhkan nelayan dan petani untuk menghidupkan mesin.

“Jangan yang dibicarakan Juli 2019 itu tiba-tiba dihilangkan. Menteri beda-beda tapi kesinambungannya harus ada,” kata Andi.

Andi bahkan meminta agar pemerintah tidak menghapus pengadaan converter kit, karena sebelum ada perubahan anggaran ini, para petani di dapilnya sudah dibahas pagi hingga malam bersama petani dan juga pengusaha converter kit. “Ini untuk rakyat pak. Kembalikan converter semua,” ujar dia.

Para anggota DPR mempertanyakan pengadaan alat anggaran tambahan untuk program di infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE). Salah satunya adalah rooftop sebanyak 88 unit dengan anggaran Rp1,48 miliar yang sebelumnya tak ada di APBN 2020, muncul di APBN-P 2020.

Lalu pengadaan Penerangan Jalan Umum TS sebanyak 2.776 titik senilai Rp 40,1 miliar dan biogas komunal sebanyak 13 unit dengan anggaran Rp 2,05 miliar. Selain itu masih ada program biogas POME, revitalisasi PLT EBT, PLTMH Oksibil, dan PLTS Pos Jaga TNI.

Ketujuh program tambahan ini masuk dalam anggaran belanja Kementerian ESDM sebenarnya tidak masuk dalam APBN 2020 namun sudah direncanakan sejak awal tahun ini. Karena tidak sempat dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Alasannya, untuk menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 243 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM, mengatakan pembatalan tersebut harus diambil karena pemerintah harus menyesuaikan anggaran akibat terdampak virus corona. Jadi pembangunan jargas dan pengadaan converter kit terhalang anggaran.

“Intinya mana mana lagi yang lagi yang bisa readjustment, kita akan cek lagi. Konverter kita ini 40 ribu memang belum terealisasi. Jumlahnya ini memang tidak sesuai (tidak ada) di dalam 2020 ini. Namun di pagu anggaran 2021 (bisa dimasukkan),” kata Arifin.

Selain sektor migas ada beberapa program dan pengadaan lainnya juga dibatalkan ataupun dipangkas utamanya adalah disektor Energi Baru Terbarukan.(RI)

–