JAKARTA – Sebagai perusahaan yang dituntut untuk efisien dan mendapatkan keuntungan, sikap PT PLN (Persero) yang mengusulkan harga energi baru terbarukan (EBT) dan gas juga dimasukan sebagai acuan untuk menentukan tarif listrik, dinilai wajar.

Menurut Rinaldy Dhalimi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), harga EBT yang ditetapkan dalam Feed in Tariff (FIT) lebih tinggi dari harga rata-rata tarif listrik.

“Karena memang FIT dibuat tinggi untuk investor agar mau membangun pembangkit listrik EBT. Jadi FIT memang harus disubsidi, kalau tidak di subsidi PLN memang akan rugi,” ujar Rinaldy kepada Dunia Energi, Rabu (24/8).

Rinaldy menambahkan harga gas di Indonesia juga terbilang tinggi karena inefisiensi dari proses pengadaan gas, sehingga PLN menanggung inefisiensi itu jika PLN menggunakan gas yg dibeli di dalam negeri.

PLN sebelumnya mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah komponen atau item untuk menentukan harga tarif adjustment listrik setiap bulan, yakni harga EBT dan gas.

kantor PLN

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, mengungkapkan perkembangan dan pemanfaatan energi sekarang ini membuat perhitungan tarif listrik tidak lagi terpaku terhadap tiga komponen utama, yakni kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), namun penggunaan energi terbarukan dan gas untuk menghasilkan listrik seharusnya mulai diperhatikan.

Menurut Rinaldy, seharusnya ada perbedaan antara harga jual dari PLN dengan tarif listrik dari pemerintah. Harga jual PLN berdasarkan biaya produksi untuk menghasilkan 1 KWh energi listrik ditambah margin yang wajar. Sedangkan tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah.

“Jika harga jual dibuat sama dengan tarif listrik, berarti tidak ada subsidi. Tetapi jika ‎pemerintah ingin memberikan subsidi, tarif listrik akan lebih kecil, lebih murah dari pada harga jual,” katanya.

Rinaldy mengungkapkan, saat ini PLN memang sudah dituntut untuk untung dan efisien. Berbeda dengan sebelumnya, PLN didirikan untuk menjadi perusahaan public service obligation (PSO) murni yang diberi subsidi penuh.

“Jadi sekarang tinggal pemerintah akan menjadikan PLN sebagai perusahaan yang harus untung atau BUMN yang PSO murni, membangun dan memasok listrik at all cost,” tandas dia.(RA)