JAKARTA – Setelah perombakan terjadi di Subholding Gas Pertamina atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), kini giliran manajemen anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) atau regional yang terjadi. Yudantoro dikabarkan diberhentikan dari posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan (PHR), kontraktor yang akan mengelola blok Rokan pasca alih kelola dari PT Chevron Pacific Indonesia.
Selanjutnya pemegang saham menunjuk Jaffee Arizona Suardin atau yang akrab disapa Buyung sebagai pengganti Yudantoro. Jaffee merupakan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas saat dikonfirmasi membenarkan kabar tersebut. “Benar,” kata Dwi singkat kepada Dunia Energi, Rabu (5/5).
Mantan Direktur Utama Pertamina itu mengungkapkan bahwa secara resmi Jaffee akan mulai bekerja dibalik meja PHR pada Kamis (6/5) besok.
Menurut Dwi, penetapan Jaffee sendiri berdasarkan permintaan dari Pertamina. “Besok (resminya), Pertamina yang minta (Jaffee sebagai Dirut PHR),” ungkap Dwi.
Jaffee merupakan Tenaga Ahli yang dibawa Arcandra Tahar ke Kementerian ESDM saat dia menjabat sebagai menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM. Jafee adalah lulusan Teknik Kimia ITB, kemudian mengambil gelar PhD di bidang Master Chemical Engineering – Process Safety Engineering di Texas A&M University.
Nama Jaffee sendiri bukanlah nama baru yang beredar sebagai Direktur Utama PHR. Pada awal transformasi Pertamina menjadi holding dan subholding nama Jaffee sudah ditetapkan Ditektut Utama PHR. Namun ada cerita yang menarik, karena akhirnha Jaffee batal menjadi Direktur Utama kala itu lantaran ditolak oleh Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas.
Hal serupa juga terjadi kali ini. Menurut informasi yang diterima Dunia Energi, Dwi masih berkeinginan agar Jaffee bertugas di SKK Migas sebagai tangan kanannya dalam rangka mengejar target 1 juta barel per hari (bph).
Namun kali ini manajemen Pertamina tidak tinggal diam. Nicke Widyawati Direktur Utama Holding Pertamina turun tangan langsung meminta kesediaan Dwi Soetjipto untuk merelakan Jaffee dengan meminta dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sampai berita ini diturunkan Fajriyah Usman, Pjs SVP Corporate Communication and Investor Relation Pertamina belum menjawab pertanyaan Dunia Energi perihal penunjukkan Jaffee sebagai Dirut PHR tersebut.
PHR akan menjadi kontraktor migas utama bagi Pertamina maupun Indonesia ketika resmi menjadi pengelola blok Rokan nanti. Blok tersebut sampai saat ini jadi salah satu kontributor utama produksi minyak nasional dan. Kegiatan Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) yang rencananya akan dilakukan di sana sebagai sebagai salah satu instrumen untuk mencapai satu juta bph. Saat ini rata-rata produksi blok Rokan mencapai 160 ribuan bph. Ketika EOR dijalankan nanti ditargetkan bisa mencapai 300-500 ribu bph.(RI)
assalam mualaikum saya TOTO HALDI asli putra daerah ROKAN HILIR mohon kepada bpk jaffe (dirut) PT. PHR.. mohon kami putra daerah di libat kan utk bekerja di PT. phr dan jangan hanya mantan chevron aja yang di pekerjakan dan kami hanya jd penonton di negeri sendiri karna kami putra daerah juga memiliki pengalaman karja saya TOTO HALDI mewakili suara anak rokan hilir yang bekerja di bawah naungan migas (hp. 0822. 8431. 0589 /WA)
Bukan putra daerah rokan hilir aja.. Yg berhak.. Tapi seluruh putra daerah riau.. Tapi bekerja di PHR harus sesuai dengan skill dan keahlian.. Nya.. kalau hanya mengandalkan nama putra asli daerah.. Aja tampa skill yg memadai… Gak bisa..
saya sebagai putra bapak saya juga pingin bisa dapat kesempatan yang sama. jangan pulak mentang mentang putra daerah jadi dapat prioritas atau diistimewakan, padahal karajo nya cuman lalok lalok terus mancilok. udah digaji malah asik demo. runyam urusan semua.
Saya bukan orang melayu tapi lahir di riau, secara teknis saya putra daerah bukann?
Kembali lagi ke pengalaman saya untuk orang asli sana yang komplen pingin dipekerjakan, hal ini sudah turun temurun terjadi sejak jaman caltex, sebelum chevron malahan, menuntut diberikan porsi penerimaan pegawai tanpa proses rekrutmen. Sorry to say, anak Taman Kanak2 dari india pun tertawa mendengar ini.
Yg berhak kerja di sana adalah PUTRA INDONESIA, bukan putra daerah. Didukung dengan skill dan pengalaman dalam bekerja tentunya melalui proses rekrutmen pada umumnya.