JAKARTA-Tinggal beberapa jam lagi PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha Subholding Upstream Pertamina, akan mengelola Blok Rokan di Provinsi Riau. Pada Senin (9/8), PHR resmi mengambilalih pengelolaan Blok Rokan dari operator sebelumnya, PT Chevron Pacific Indonesia, anak usaha Chevron Corp, perusahaan energi multinasional yang sahamnya tercatat Bursa New York.

“Pengelolaan Blok Rokan oleh Pertamina diharapkan dapat berkontribusi baik secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat Riau dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai kegiatan dan program yang dilakukan di lapangan,” ujar Jaffee Arizon Suardin, Direktur Utama PHR, saat berbicara pada sebuah webinar “Menjaga Keandalan Operasi Wilayah Kerja Rokan” di Jakarta, baru-baru ini.

Jaffee menyebut beberapa kontribusi Blok Rokan. Pertama, job opportunity. Kedua, job growth. Ketiga, personal income. Keempat, gross domestic product. Dan kelima, government revenue.

Dari sisi daerah, BUMD Riau mendapatkan 10% hak partisipasi (PI) di Blok Rokan. Menurut Jaffee, penyertaan 10% PI BUMD akan menghasilkan net profit bagi penghasilan kontraktor setelah dikurangi dengan biaya-biaya semasa kontrak Blok Rokan. “Kewajiban penawaran PI maksimal 10% sesuai ketentuan pada Bab 2 pasal 2 kepada BUMD sesuai Permen ESDM No 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi,” katanya.

Dari sisi bagi hasil migas, Blok Rokan juga akan menguntgkan bagi Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kegiatan operasional migas Blok Rokan akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan bagi hasil mereka. Dana bagi hasil SDA sektor migas dilaksanakan berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Jaffee, kegiatan operasional Blok Rokan akan memerlukan keterlibatan perusahaan lokal, baik barang, jasa, dan tenaga kerja. Dengan demikian akan mengerakkan perekonomian masyarakat Riau.

Dalam kaitan keterlibatan pengusaha dan tenaga kerja lokal, lanjut Jafee, PHR akan melakukan proses mirroring kontrak yang saat ini aktif di CPI hampir 300 kontrak. Untuk kontrak baru yang berjumlah 60, disyaratkan perusahaan harus mengutamakan pekerja yang sudah terlibad pada kontrak eksisting.

PHR juga mendukung program local business development (LBD). Menurut Jaffee, program LBD ditujukan demi meningkatkan kapasitas pengusaha kecil tempatan atau koperasi di wilayah kerja Blok Rokan akan dilanjutkan dengan harapan dapat mengerakkan roda perekonomian masyarakat Riau. “Kami sudah berkoordinasi dengan CPI untuk mendapatkan skema dan data 260 kontrak LBD dengan 690 vendor,” katanya.

Di luar itu, Blok Rokan yang dikelola PHR nantinya akan mendukung program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Program TJSL diprioritaskan untuk meninhgkatkan kemandirian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta penanggulangan bencana alam. “Perencanaan program TJSL akan melinbatkan stakeholder terkait di Riau,” ujarnya.

Karena itu, program TJSL PHR di Blok Rokan nantinya bekerja sama dengan perguruan tinggi lokal. Kerja sama telah mulai dilakukan dengan Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. “Kerja sama meliputi bidang studi update static dan dynamic model di beberapa lapangan Blok Rokan,” ujar Jaffee.

Komitmen akan kontribusi besar PHR di Blok Rokan tersebut adalah sebuah tantangan berat bagi manajemen PHR. Apalagi ekspektasi publik agar cucu usaha PT Pertamina (Persero) itu mengerek produksi Blok Rokan setelah beberapa tahun ini produksinya melorot. Padahal pada satu dekade lalu, produksi Blok Rokan masih berada di level 400-an ribu barel per hari.

Saat ini produksi Blok Rokan sekitar 160-an ribu barel per hari, padahal ladang migas ini digadang-gadang sebagai salah satu contributor utama lifting minyak nasional selain Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Ltd, anak usaha ExxonMobil, di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Kendati banyak tantangan, tak sedikit dukungan diberikan kepada PHR dalam proses alihkelola Blok Rokan.
Dukungan datang dari Pemerintah Pusat, Kementerian ESDM, SKK Migas, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Daerah di Riau. Semua itu makin menguatkan bahwa kondisi kondusif telah ada dan PHR tinggal beroperasi. (DR)