JAKARTA – Percepatan dekarbonisasi mendalam di sektor energi penting dilakukan untuk mencapai netral karbon tahun 2060 atau lebih cepat. Berbagai pilihan teknologi rendah karbon dapat menjadi opsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) di antaranya energi terbarukan, Carbon Capture and Storage/ Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), bahkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Namun pemerintah perlu mempertimbangkannya secara matang sebab masing-masing teknologi mempunyai karakter dan tingkat risiko yang berbeda.

Mycle Schneider, analis independen kebijakan dan energi nuklir, mengatakan perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) stagnan dalam sepuluh tahun terakhir, berbanding jauh dengan energi terbarukan yang justru meningkat pesat. Ia mencontohkan bahwa di Prancis, bauran listrik dari nuklir mencapai rekor terendahnya pada tahun 2020 selama 30 tahun terakhir. Adanya opsi pembangkitan energi baru terbarukan (EBT) yang lebih murah menjadi penyebabnya.

“Berinvestasi pada PLTN bahkan dapat menggagalkan tercapainya target perubahan iklim karena seharusnya pendanaan yang ada dialokasikan kepada opsi teknologi yang sudah tersedia, murah, dan dapat diimplementasikan dengan cepat,” kata Schneider dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (21/9).

Senada dengan Schneider, Craig Morris, Konsultan Independen Transisi Energi, mengatakan bahwa sulit untuk memprediksi harga listrik dari PLTN mengingat PLTN tidak terlalu merespon harga pasar.

“Jika kita kembali ke tahun 2000 dan memproyeksikan pengembangan energi di tahun 2050, maka kita sudah berada di tahun 2050 dengan mengandalkan energi terbarukan dan penyimpanan energi. Namun kita memutuskan untuk menggunakan nuklir dan CCS, maka kita akan kembali ke tahun 2000,” katanya.

Selain itu, penggunaan teknologi CCS//CCUS menjadi salah satu strategi global untuk menekan emisi karbon.

Samantha McCulloch, Head of Carbon Capture Utilization and Storage Technology, International Energy Agency mengatakan CCS/CCUS dapat menjadi salah satu solusi di Asia Tenggara untuk memperbaiki infrastruktur energi yang ada di kawasan. Meskipun demikian, energi terbarukan akan menjadi pilihan utama dalam melakukan dekarbonisasi dalam waktu dekat. Sementara pengembangan CCS/CCUS akan berperan untuk menghindari penguncian (lock in) emisi akibat infrastruktur yang baru dibangun dan memungkinkan opsi mitigasi emisi di masa depan.

Peluang lain untuk CCUS di wilayah ASEAN adalah seputar produksi hidrogen rendah karbon dari gas dan CCUS. Saat ini, opsi tersebut dapat lebih murah dibandingkan produksi hidrogen menggunakan elektrolisis air di lokasi produksi gas alam yang bisa menjadi storage karbon di saat yang bersamaan. Keekonomian opsi ini perlu tetap memperhatikan potensi produksi hidrogen menggunakan elektrolisis yang juga diekspektasikan mengalami penurunan harga signifikan dalam beberapa tahun kedepan

Rachmat Sule, Dosen Senior Fakultas Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB), memandang pengembangan CCUS dapat membantu penurunan emisi, seperti pada PLTU batubara yang berdekatan dengan lapangan migas. Namun ada keterbatasan dalam pengembangannya, agar bisa lebih ekonomis maka selayaknya lokasi sumber emisi (source) dan lokasi tampungan (sink) mesti berdekatan. Selain itu, perlu penerapan strategi lainnya seperti hub clustering atau menggunakan infrastruktur dukungan CCUS seperti pipa gas bersama-sama untuk menekan biaya CAPEX.

Deon Arinaldo, Program Manager Transformasi Energi IESR, mendorong untuk lebih memprioritaskan teknologi energi terbarukan untuk melakukan dekarbonisasi mendalam di sektor energi.

“Upaya dekarbonisasi sektor energi perlu terjadi dengan cepat dan dimulai sekarang juga agar sesuai dengan Persetujuan Paris. Di Indonesia sendiri, teknologi rendah karbon yang sudah siap secara komersial dan cepat dibangun adalah energi terbarukan, sedangkan teknologi yang lain seperti PLTN dan CCS masih dalam tahap pengembangan dan pilot. Waktu yang kita punya tidak banyak untuk memitigasi krisis iklim ini,” ujarnya.

Zaki Su’ud dari Fakultas Matematika dan Sains Institut Teknologi Bandung (ITB) merekomendasikan beberapa kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendukung tercapainya target dekarbonisasi Indonesia pada 2060 atau lebih cepat. Pertama, semua sumber daya energi harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengutamakan kualitas.dan keamanan energi di Indonesia. Kedua, kebijakan bauran energi harus dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik terhadap ketersediaan energi yang handal, murah, berkelanjutan, dan harus mematuhi isu lingkungan global khususnya perubahan iklim. Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan dana penelitian terkait EBT yang cukup serta mengintegrasikan secara optimal seluruh elemen potensial EBT Indonesia.

“Energi baru terbarukan masih terus berkembang dan membutuhkan kebijakan yang tepat dan konsisten dari pemerintah supaya bisa mendukung keamanan energi nasional dan tercapainya target dekarbonisasi Indonesia,” ujar Zaki.(RA)