JAKARTA – Pemerintah masih belum memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI). Salah satu alasannya adalah belum rampungnya investigasi terhadap insiden kebakaran di wilayah smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur pada tahun lalu.

Tri Winarno, Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan perpanjangan izin ekspor diberikan pemerintah adalah adanya kondisi kahar. Keputusan tentang satu kondisi dianggap kahar atau tidak itulah yang sedang diinvestigasi.

“Ekspor itu kan sudah dilarang. Nah harus ada kondisi tertentu yang menyebabkan larangan itu dibuka. Nah misalnya kondisi kahar misalnya. Nah kondisi kahar itu siapa yang menyebabkan kondisi? Itu kan mesti ada statement seperti itu,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (7/2).

Investigasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kebakaran yang membuat fasilitas pengolahan dan produksi asam sulfat di smelter Freeport. “Maksudnya kebakaran. Kebakaran itu disengaja atau tidak,” ujar Tri.

Pabrik smelter Freeport di Gresik dibangun senagai salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2041. Pabrik ini bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua. Hasilnya 900.000 ton katoda tembaga, 50 ton emas dan 210 ton perak.

Pada Oktober tahun lalu setelah sebelumnya diresmikan oleh Joko Widodo, unit Asam Sulfat dikomplek smelter mengalami kebakaran. Alhasil produksi katoda tembaga terhenti dan hingga kini belum bisa optimal. Padahal smelter itu yang digunakan untuk mendapatkan izin ekspor konsentrat atau ore dari pemerintah. Kini izin ekspor konsentrat telah berakhir dan belum ada kejelasan apakah Freeport telah mengantongi izin ekspor yang baru atau belum. Namun dilihat dari sejarahnya biasanya pemerintah selalu melunak dengan berbagai alasan Freeport untuk dapatkan izin ekspor. (RI)