SIDRAP – Pemerintah menargetkan negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di tambang Grasberg, Papua rampung Juli 2018. Presiden Joko Widodo mengatakan, saat ini belum mendapatkan update progress terbaru perundingan antara pemerintah dengan Freeport.

“Freeport tanya ke Menteri Badan Usaha Milik Neara (BUMN), Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan belum lapor ke saya, tapi kita harapkan Juli ini rampung,” kata Jokowi disela peresmian PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan, Senin (2/7).

Penyelesaian negosiasi Freeport dengan pemerintah tidak lepas dari empat poin utama yakni, stabilitas fiskal, perubahan status kontrak dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kewajiban pembangunan smelter serta kewajiban divestasi sebesar 51%.

Poin terakhir yang tengah diselesaikan untuk dicapai kesepakatan adalah kewajiban divestasi sebesar 51%. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi pihak yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan divestasi tersebut. Saat ini pemerintah telah memiliki 9,36% saham Freeport.

Inalum mengincar 40% hak partisipasi Rio Tinto, dalam mengelola tambang Grasberg, yang akan dikonversi menjadi saham Freeport Indonesia. Pemerintah juga akan  mengakuisisi 9,36% saham Freeport yang dimiliki PT Indocopper Investama. Saham Indocopper maupun pemerintah akan terdilusi menjadi masing-masing sebesar 5,6%. Sehingga jika digabung dengan saham dari Rio Tinto maka jumlahnya menjadi 51,2%.

Rini Soemarno, Menteri BUMN, mengatakan nantinya Inalum akan membentuk perusahaan baru, dan 51% saham Freeport Indonesia yang telah dimiliki akan dilimpahkan ke perusahaan baru tersebut. Kemudian perusahaan tersebut akan melakukan sharedown saham sebesar 20% yang akan diberikan kepada pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Papua.

“Freeport nanti dimiliki Freeport-McMoRan dan perusahan yang dibentuk Inalum. Perusahaan yang dibentuk inalum itu ada BUMD, jadi BUMD itu punya 20% diperusahaan yang kita bentuk,” ungkap Rini.

Dia pun mengamini harapan Presiden  agar proses negosiasi rampung secara keseluruhan pada Juli ini.

“Lagi diselesaikan.Pokoknya target Juli harus selesai. Semua bayarannya semua selesai,” kata Rini.(RI)