JAKARTA – Pemerintah memberikan signal tidak lagi fokus menggunakan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Penggunaan dana JETP untuk saat ini dinilai tidak efektif apalagi dengan proses pemilihan pembangkit yang akan disuntik mati memakan waktu cukup lama.

Sebagai gantinya maka pemerintah tengah melobi para negara donor untuk membiayai penggunaan jaringan listrik. ” Kita kayaknya benahi dulu infrastruktur jaringan, supaya bisa optimalkan semua. Jadi baru kita bisa liat keseimbangan dimana dan bikin keseimbangan baru juga. Transmisinya tuh sudah optimum apa belum. Kalau belum ya itu,” kata Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (16/2).

Menurut Arifin, rencana pemerintah untuk mengalihkan fokus ke pembangunan jaringan listrik mendapatkan respon positif dari para negara pendonor. “Komitmenya sih mereka sudah ada. Kita udah ada pemetaan 4,8 yang bisa pensiun kan. Dengan kriteria evaluasi. Infrastruktur juga masuk ke dalam JETP dan mereka sambut baik ko,” jelas Arifin.

Selain itu, dorongan untuk meningkatkan jaringan infrastruktur listrik secara masif juga sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sebenarnya juga tidak sesuai dengan rencana realisasinya. “RUPTL ini jadinya infrastruktur mana yang perlu diprioritaskan. Yang sekarang aja belum tercapai. Usulan barunya belum ada kan. Kita mau evaluasi kan rujukan RUPTL kemarin, masalahnya dimana, kenapa gak jadi, mana yang harus kita perbaiki,” tegas Arifin.