JAKARTA – Interkoneksi jaringan listrik antar sistem dalam pulau maupun antarpulau jadi fokus pemerintah yang harus diselesaikan. Hal itu juga tertuang dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030.

Dalam dokumen anyar tersebut, kebutuhan investasi untuk menyambung jaringan listrik dalam 10 tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp213,1 triliun.

Sementara total kebutuhan investasi PLN sebesar Rp 723,5 triliun pada 2021-2030, porsi untuk penguatan penyaluran listrik mencapai 53,79% atau Rp 389,2 triliun. Untuk interkoneksi, yakni pembangunan transmisi 47,7 ribu kilometer sirkuit (kms) dan dan gardu induk76,7 ribu mega volt ampere (MVA), kebutuhan investasinya sebesar Rp 213,1 triliun. Sementara pembangunan jaringan distribusi 456,5 ribu kms membutuhkan investasi Rp 176,1 triliun.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan, maka PLN didorong untuk fokus pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran listrik serta pelayanan konsumen yakni dengan interkoneksi jaringan listrik dalam pulau maupun antarpulau.

“Pada tahun 2024 diharapkan interkoneksi di dalam Pulau Kalimantan dan Sulawesi sudah terwujud sebagai bagian dari rencana Pemerintah untuk interkoneksi seluruh pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Selanjutnya dilakukan kajian untuk interkoneksi antar-pulau yang disebut dengan Super Grid yang menghubungkan antar pulau besar di Indonesia,” kata dia dalam Seminar Daring Diseminasi RUPTL 2021-2030, baru-baru ini.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menjelaskan, pembangunan transmisi menjadi fokus dalam RUPTL baru ini dalam rangka meningkatkan keandalan, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), penyaluran energi listrik dari daerah yang kelebihan pasokan ke daerah yang defisit setrum, serta penyaluran listrik ke daerah kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, pabrik pemurnian mineral (smelter), dan lain-lain.

Selain itu, pembangunan jaringan listrik juga memberikan akses listrik 24 jam ke daerah yang selama ini masih terisolasi dari sistem PLN. “Pemerintah juga fokus meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan ke pusat beban, mengingat potensi energi baru terbarukan jauh dari pusat beban listrik,” tambah Rida.

Untuk transmisi dalam pulau, pemerintah fokus pada penyelesaian interkoneksi 150 kilovolt (kV) di Kalimantan dengan target penyelesai pada 2023 dan interkoneksi 150 kV Tambu-Bangkir yang menghubungkan Sulawesi bagian utara dan selatan pada 2024.

Namun, dalam RUPTL, juga terdapat rencana pembangunan transmisi 500 kV di Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, transmisi 500 kV Muara Enim-New Aur Duri-Peranap-Perasang sudah dalam tahap konstruksi. Di Kalimantan, transmisi tersebut direncanakan membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur. Di Pulau jawa, transmisi 500 kV Tanjung Jati B-Batang-Mandirancan-Indramayu-Deltamas ditargetkan beroperasi tahun ini.

Selanjutnya, untuk interkoneksi antarpulau, transmisi 150 kV Sumatera-Bangka sudah proses konstruksi dan direncanakan beroperasi pada 2022. Transmisi 150 kV Sumatera-Bengkalis sedang proses pembebasan lahan dan perizinan. Selanjutnya untuk Interkoneksi 150 kV Sumatera-Selat Panjang-Tanjung Balai Karimun, untuk ruas Sumatera-Selat Panjang saat ini sedang proses pembebasan lahan dan perizinan, sedangkan ruas Selat Panjang-Tanjung Balai Karimun saat ini dalam tahap perencanaan.

Proyek lainnya, yakni Interkoneksi 150 kV Pulau Muna-Pulau Buton, masih dalam proses konstruksi. Interkoneksi 20 kV Bali-Nusa Penida dalam tahap konstruksi dan penyelesaian permasalahan kontraktual. Interkoneksi 20 kV Pulau Dabo Singkep-Pulau Selayar-Pulau Lingga sedang dalam progres.

Terakhir, transmisi 500 kV Jawa-Bali yang saat ini dalam proses kajian ulang, khususnya terkait pilihan alternatif teknologi dalam rangka memenuhi kondisi perizinan di Pulau Bali. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam tahap penyusunan studi enjiniring yang direncanakan selesai pada 2021.