JAKARTA – PT PLN (Persero) diminta tidak lagi fokus ke pembangunan pembangkit listrik. Ke depan satu-satunya perusahaan listrik milik negara itu diminta fokus untuk mengembangkan transmisi dan jaringan listrik. Hal itu lantaran kondisi pasokan listrik sekarang saja sudah berlebih.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan salah satu biang kerok utama tidak jalannya pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masih belum siapnya infrastruktur. Padahal potensi EBT di Indonesia besar, tapi memang harus diakui lokasinya tersebar dan belum didukung oleh infrastruktur penunjang distribusi kelistrikan yang muumpuni.

“PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit ini pasti win-win ini nggak boleh lagi main-main. Jadi tugas pak di rut PLNsekarang fokus untuk bangun transmisi kalau tidak nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada undang-undang kelistrikan kita, jadi kita bagi tugas,” jelas Bahlil disela pembukaan The 10th Indonesia International Convention & Exhibiton (IIGCE) 2024 di Jakarta, Rabu (18/9).

Indonesia saat ini memiliki kapasitas pembangkit listrik sebesar 93 gigawatt (GW) dimana 13,7 GW diantaranya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam target kebijakan energi nasional di tahun 2025 porsi EBT dalam bauran energi nasional diharapkan mencapai 23%. Tetapi kenyataannya tidak akan tercapai. Salah satu penyebab target tersebut tidak tercapai adalah masih belum tersedianya infrastruktur yang menghubungkan lokasi potensi EBT dengan konsumen.

“Sumber sumber energi baru terbarukan kita itu besar namun jaringannya yang belum terkonek. contoh energi baru terbarukannya ada di Riau tetapi jaringan listriknya yang belum ada disana untuk menghubungkan,” ungkap Bahil.

Dia mengakui kondisi saat ini bukan murni kesalahan PLN, tapi ada kekeliruan dalam perencanaan. Untuk itu perlu ada sinkronisasi yang nantinya bakal dituangkan dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru.

“Ini tugas menteri ESDM yang baru Pak untuk menyelesaikan bersama-sama PLN jadi bukan salah PLN, salah perencanaan kami juga yang salah,” kata Bahlil.

Sementara itu, hingga kini RUPTL belum juga disetujui oleh pemerintah. Berdasarkan informasi yang diterima Dunia Energi, belum ada kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan PLN diduga akibat masih banyaknya pembangkit yang diusulkan dibangun di wilayah Jawa. Padahal sistem kelistrikan Jawa saat ini hingga beberapa tahun mendatang masih mengalami kelebihan pasokan akibat mulai rampungnya pembangkit-pembangkit yang saat ini masih dalam masa konstruksi.