JAKARTA– PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), cucu usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu migas, resmi mengelola Blok Rokan pada Senin (9/8) menggantikan operator lama PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan seiring keputusan Pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak CPI di Blok Rokan pada Agustus 2018.

Paramita Widya Kusuma, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai proses peralihan operator Blok Rokan sejak diputuskan diambil alih pada 2018 kurang berjalan dengan baik, terutama soal transfer data dan teknologi dari Chevron ke Pertamina. Seharusnya sejak 2018 transfer pengetahuan itu sudah dilakukan sehingga produksi tidak menurun tajam sampai hanya 170.000-an barel per hari (bph),” ujar Paramita kepada Dunia Energi, Selasa (10/8) malam.

Menurut kelahiran Tegal 18 Januari 1992 ini, bila Pertamina baru mau mulai belajar Agustus 2021 pantas produksi Blok Rokan turun. Bahwa ada penurunan produksi secara alamiah tetapi, lanjut Paramita, pengeboran sumur-sumur migas baru oleh Pertamina di Blok Rokan harusnya sudah dilakukan sejak ke luar keputusan ambil alih pada 2018.“Seharusnuya sudah dari tiga tahun lalu Pertamina mulai ngebor, bukan baru Agustus ini ketika Chevron sudah resmi berhenti,” ujar putri Indra Kusuma (Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes dan Maryatun, Wakil Ketua DPD PDIP Jawa Tengah) ini.


Paramita berharap ke depan, selain menguasai Blok Rokan Pertamina juga bisa mengambil alih Blok Koridor yang sekarang dipegang oleh ConocoPhillips hingga 2043. Blok Koridor ini posisinya sangat strategis dan bermanfaat bagi kepentingan Pertamina dan negara. Blok Koridor akan terintegrasi dengan Blok Rokan dan Kilang Dumai di Riau.

“Pertamina akan menguasai rantai produksi migas dari awal hingga akhir di wilayah tersebut,” katanya
Terkait pendapatan untuk daerah, Paramita juga mendukung harapan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemda di Riau sudah disetujui untuk ikut serta lewat hak partisipasi (participating interest) sebesar 10%. Paramita juga mendukung keinginan Pemda agar kantor operasional dibangun di Riau.

“Catatan saya, selain melinbatkan Pemda, PHR juga harus mempertimbangkan keterlibatan Lembaga Adat Melayu (LAM). LAM ini memiliki pengaruh besar di Riau, tidak kalah dengan Pemda. Jadi keterlibatannya harus menjadi perhatian. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ada pihak yang tidak dilibatkan,” kata Paramita yang menjabat Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Brebes. (RA)