JAKARTA – Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) pada 2021 masih akan menyedot anggaran terbesar Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati usulan anggaran pembangunan jargas sebesar Rp1,23 triliun dari total keseluruhan anggaran Ditjen Migas tahun depan Rp1,99 triliun.

Ego Syahrial, Direktur Jenderal  Migas Kementerian ESDM, mengatakan pada tahun depan, Kementerian ESDM berencana membangun jargas sebanyak 120.776 sambungan rumah tangga (SR) di 21 lokasi. Selain itu, pemerintah juga memulai persiapan pelaksanaan pembangunan jargas melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kami juga akan melakukan studi pendahuluan pembangunan jargas dengan skema KPBU di 10 lokasi dengan anggaran Rp8 miliar,” kata Ego dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Kamis (3/9).

KPBU menjadi andalan untuk bisa mengenjot pembangunan dan pengadaan infrastruktur jargas. Skema KPBU untuk proyek jargas bertujuan mengejar target pembangunan jargas sebanyak empat juta sambungan pada 2024.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan dana untuk merealisasikan pembangunan jargas hingga empat juta sambungan diperkirakan mencapai Rp38,4 triliun.

Dari total kebutuhan tersebut, pendanaan dari anggaran negara hanya Rp4,1 triliun untuk pembangunan 366.070 sambungan pada 2020-2021. Sisanya adalah pendanaan dari BUMN Rp6,9 triliun untuk membangun 633.930 SR. Jadi sisanya dipenuhi dari KPBU atau mencapai Rp27,4 triliun untuk pembangunan jargas 2,49 juta sambungan di 2021-2024.

Alimuddin Baso, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, mengatakan setelah studi pendahuluan skema KPBU selesai maka akan ada rekomendasi KPBU dan kriteria pemilihan badan usaha.

Tahap berikutnya adalah penyiapan fasilitas proyek atau Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan. Kemudian, akan dilakukan penyusunan business outline case dan baru akan digelar lelang proyek jargas skema KPBU.

Ada sembilan kota di 2020 dalam beberapa kluster yang jadi sasaran pengenalan skema KPBU, yakni kluster Batam dan Medan, Palembang dan Bandar Lampung, Jombang, Kota Pasuruan, dan Kota Mojokerto, serta Cirebon dan Depok.

“Ada sembilan kota yang disasar untuk studi pendahuluan di tahun ini. Tahun depan akan ada sembilan kota lagi. Jadi di 2020 ini masih perencanaan untuk KPBU, kemudian di 2021 baru masuk ke penyusunan outline business case, sehingga pada 2022 mulai jalan skema KPBU,” ungkap Alimuddin.

Untuk konstruksi pembangunan Jargas) pada 2020 baru mencapai 70,66%. Sementara realisasi keuangan sebesar 40,04%.

Ego mengungkapkan tahun ini pembangunan jargas hanya 127.864 SR dengan alokasi Rp1,428 triliun. Awalnya pemerintah berencana membangun 266.070 SR dengan anggaran sebesar Rp 3,029 triliun. Namun lantaran pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang serius dan dari sisi anggaran diperlukan adanya refocusing anggaran untuk membantu penanggulangan wabah tersebut, maka pembangunan jargas berubah.

Realisasi infrastruktur termasuk jargas, dihitung dari waktu peralatan terpasang dan teruji. “Pengujian atau commissioning jargas baru akan dilakukan pada kuartal empat tahun berjalan,” kata Ego.(RI)

Adapun 21 Lokasi Pembangunan Jargas tahun 2021 diantaranya
1. Kabupaten Aceh Utara
2. Kota Lhokseumawe
3. Kabupaten Aceh Timur
4. Kabupaten Banyuasin
5. Kabupaten Karawang
6. Kabupaten Subang
7. Kabupaten Cirebon
8. Kota Cirebon
9. Kota Surabaya
10. Kabupaten Sidoarjo
11. Kota Mojokerto
12. Kabupaten Mojokerto
13. Kabupaten Jombang
14. Kabupaten Bojonegoro
15. Kabupaten Lamongan
16. Kabupaten Pasuruan
17. Kota Pasuruan
18. Kabupaten Probolinggo
19. Kota Probolinggo
20. Kabupaten Wajo
21. Kabupaten Banggai