JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk mengalihkan anggaran pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga pada 2020 untuk kepentingan penanganan pandemi Corona atau Covid-19. Hampir setengah dari target jargas tahun ini dialihkan pelaksanaan pengadaan dan pembangunannya menjadi tahun depan. Sebagian besar penundaan pembangunan terjadi di berbagai titik di Pulau Jawa.

Alimuddin Baso, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastuktur Migas Kementerian ESDM, mengatakan refocusing anggaran tahun ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Kementerian ESDM sebelumnya berencana membangun total 266.070 Sambungan Rumah Tangga (SR) di 49 Kabupaten/Kota hingga akhir 2020 dengan total anggaran sebanyak Rp 3,01 triliun. Namun tahun ini yang akan dibangun hanya 127.648 SR di 23 kabupaten/kota atau senilai Rp 1,3 triliun.

“Program-program yang mungkin kami reschedule ke 2021 banyak migas. Total Rp2,26 triliun yang di-refocusing, jargas itu besar,” kata Alimuddin kepada Dunia Energi, Kamis (23/4).

Alimuddin menuturkan dengan perubahan jadwal pembangunan yang diundur tahun depan bukan lantas target pembangunan 4,7 juta jargas hingga 2025 akan mundur. Kementerian ESDM akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran pembangunan jargas sebanyak 138.206 SR pada tahun depan agar program yang dibatalkan tahun ini bisa dieksekusi pada tahun depan.

“Enggak menggeser target 4,7 juta. pada 2021 bakal nambah (anggaran), dengan syarat mudah-mudahan bisa. Kami intens koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk program jargas ke depan. Yang di dijadwalkan ke 2021 sebanyak 26 Kabupaten/Kota sebanyak 138.206 SR akan dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu,” ungkapnya.

Hingga saat ini sudah ada 21 kabupaten dan kota yang tercatat mendapatkan kontrak pembanguan jargas oleh badan usaha yang sudah ditunjuk pemerintah. Tahap pertama, pada 10 Maret 2020, Kementerian ESDM dengan pemerintah daerah telah meneken tujuh paket kontrak senilai Rp862,3 miliar, untuk membangun 82.157 SR di 15 kabupaten dan kota. Tahap kedua sebanyak 33.518 SR. Pembangunan jargas senilai Rp309,1 miliar itu akan diperuntukan untuk enam kota dan kabupaten.

Selain jargas, program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg serta pembagian converter kit untuk nelayan juga mengalami perubahan alokasi anggaran. “Program converter kit untuk nelayan, petani dan program minyak tanah jadi LPG juga direalokasi,” kata Alimuddin.(RI)