JAKARTA – PT Freeport Indonesia dan Tsingshan dikabarkan telah menemukan kesepakatan kerja sama pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Hal tersebut diungkapkan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves).

“Freeport 52 tahun di Indonesia mana ada nilai tambahnya. Sekarang mudah-mudahan tinggal minggu depan kita akan tanda tangan pembangunan smelter di Weda Bay antara Freeport dengan Tsingshan,” kata Luhut disela diskusi di CNBC Indonesia TV, Rabu (24/3).

Berdasarkan data yang dipaparkan Luhut, kesepakatan pembangunan smelter tembaga antara Freeport dan Tsingshan di kawasan Weda Ba, Halmahera akan ditandatangani pada 31 Maret 2021. Selanjutnya, pemerintah dan Freeport akan mendantangani revisi perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai ekspor konsentrat dan persyaratan pembangunan smelter pada 1 April 2021.

“Ini membuat suatu proses nilai tambah buat kita. Smelternya sendiri, tapi akhirnya terpaksa Freeport dengan China juga dan China yang mau. Dia nurut sama kita, sehingga kalau ini terjadi sebagai bagian dari proses lithium baterai yang akan kita rencanakan terjadi pada 2023,” ungkap Luhut.

Menurut Luhut, target implementasi energi hijau juga membutuhkan tembaga dan turunannya karena itu kesepakatan pembangunan smelter Freeport ini sangat penting mengingat Freeport adalah penghasil tembaga terbesar di tanah air dan salah satu yang terbesar di dunia

“Energi hijau akan meningkatkan kebutuhan tembaga karena dia semua berubah,” tukas dia.

Luhut mengungkapkan akan ada dua smelter di Weda Bay. Satu untuk nikel dan satu tembaga. Selain itu, ada turunannya dan ada 12 ribu hektare lahan tersedia nantinya yang akan dibangun integrated industri.

“Kami berharap smelter tembaga ini akan mulai berproduksi 2023. sedangkan smelter nikel sekarang ini sudah berproduksi,” ungkap Luhut.

Manajemen Freeport sudah kerap kali menyatakan bahwa proyek smelter Freeport adalah proyek rugi. Padahal membangun smelter sudah disepakati Freeport sebagai salah satu syarat mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2041 di tambang Grasberg, Papua.

Pemerintah pun berinisiatif menjadi inisiator agar smelter tetap terbangun melalui skema kemitraan.

Tony Wenas, Direktur Utama Freeport Indonesia, mengakui adanya pembicaraan dengan Tsingshan untuk mengetahui metode kerja sama hingga jangka waktu pembangunan smelter. Manajemen Freeport juga terbuka untuk bekerja sama dibanding membangun smelter sendiri, meskipun harus memindahkan lokasi pembangunan smelter dari Gresik ke Halmahera.

“Kalau secara ekonomis dan teknis lebih memungkinkan, kami prefer itu (kerja sama dengan Tsingshan). Kami mau explore, tapi apapun yang dilakukan akan minta arahan pemerintah. Kalaupun dari Tsingshan sudah ekonomis dan technically memungkinkan, tentu kami minta arahan pemerintah,” kata  Tony.(RI)