JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO/Adaro) menandatangani nota kesepahaman untuk membangun Pusat Persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkapasitas 10 hingga 12 juta bibit per tahun. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dengan Presiden Direktur Adaro Garibaldi Thohir, disaksikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, Kamis (4/8).
Siti Nurbaya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Adaro Energy yang telah berkolaborasi membangun pusat persemaian di Kecamatan Liang Anggang bersama Kementerian LHK melalui skema kolaborasi kerja Public Private Partnership. “Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan sejak November 2021, kerja public private partnership sangat positif, dimana dunia usaha dapat mendukung pembangunan persemaian skala besar di berbagai provinsi di Indonesia. “Perintah ini sudah ditegaskan sejak 2019 dan secara bertahap terus dilaksanakan,” ujar Siti Nurbaya.
Untuk pembangunan persemaian di Kecamatan Liang Anggang, Kementerian LHK telah menyiapkan lahan seluas 10 – 15 ha di Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bibit yang akan diproduksi meliputi jenis tanaman endemik (Kasturi, Kapul, Ramania, Meranti, Ulin, Gaharu, dll), tanaman estetika (Ketapang Kencana, Pucuk Merah, Tabebuya, Tanjung dll), dan tanaman penghasil Hasil Hutan Bukan Kayu/HHBK (Durian, Petai, Jengkol, Alpukat, Sawo, Kemiri, Sirsak dll).
Presiden meminta dibangun 30 unit pusat persemaian serupa yang ada di Kalimantan Selatan ini untuk dibangun di seluruh Indonesia. Pembangunan persemaian telah terus berlangsung dan sedang disiapkan dan dilaksanakan dengan gambaran kemajuan sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :
1) Rumpin, Jawa Barat (sudah diresmikan dan operasional);
2) Danau Toba, Sumut (konstruksi selesai);
3) Likupang, Sulut (konstruksi selesai);
4) Labuan Bajo, NTT (konstruksi) ;
5) Mentawir-IKN, Kaltim (pematangan tanah dan konstruksi simultan);
6) Mandalika (persiapan pagar keliling dan penyiapan lahan);
7) Bali (khusus mangrove, Konstruksi sedang berlangsung, hampir selesai);
8) Kalsel ( menyusul proses untuk 2022 dan ini yang kita launch sekarang);
9) Sumsel (menyusul proses untuk 2022);
10) Sultra (menyusul untuk proses 2022);
11) Sulteng (menyusul untuk proses 2022
Pembangunan persemaian dengan skala besar pada setiap provinsi diarahkan untuk mendukung pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan dan lahan termasuk reklamasi areal/lahan bekas tambang. Selain itu juga berkaitan sangat erat dengan langkah-langkah Indonesia dalam merespon kondisi global (dengan isu pokok dan paling popular, yaitu berkaitan dengan sustainability, biodiversity dan sirkuler ekonomi juga dalam orientasi carbon offset. Pada konteks ini, Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis.
“Dengan ini Indonesia dapat memberikan contoh kejujuran bahwa komitmen bukan hanya sekedar janji pledge, akan tetapi betul-betul bekerja
dalam delivered commitment,” kata Siti Nurbaya.
Garibaldi Thohir, Presiden Direktur Adaro Energy, menyampaikan jika sebagai pemegang Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH), Adaro turut mendukung program pemerintah dalam pembangunan pusat persemaian untuk pemulihan lahan kritis di Indonesia.
“Kami sangat bangga mendapat kepercayaan dari KLHK untuk mewujudkan amanah yang besar ini, yaitu dengan membangun dan mengelola satu dari 30 pusat persemaian di Indonesia,” ujarnya.
Garibaldi mengungkapkan, jika pusat persemaian yang akan dibangun di memiliki luas 10 hingga 15 hektar, dan akan memproduksi bibit tanaman dengan fungsi konservasi dan serbaguna, yang nantinya akan didistribusikan untuk pemulihan lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
“Kami berharap berbekal pengalaman kami dalam melakukan rehabilitasi serta pengelolaan persemaian ini nantinya dapat memberikan manfaat secara ekologi, juga memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar,” ungkap Garibaldi Thohir.
Selain membangun pusat persemaian, KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Adaro mengembangkan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Bakut di Kabupaten Barito, Kalimantan Selatan, sebagai pusat konservasi satwa endemik Kalimantan yaitu Bekantan.(RA)
Komentar Terbaru