JAKARTA – Pemerintah didesak segera merealisasikan rencana penggabungan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ke dalam PT Pertamina (Persero) sebagai bagian pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi.

“Holding tentu menjadi jalan keluar terhadap dualisme dan saling berbenturannya bisnis gas yang dikelola BUMN, sehingga merugikan konsumen gas karena adanya persaingan,”  Inas Nasrullah Zubir, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura kepada Dunia Energi, Kamis (18/8).

Menurut Inas, dengan adanya holding energi maka aset-aset yang tadinya dikuasai oleh masing-masing entitas akan menyatu. Pipa transmisi dan distribusi secara bertahap diambil alih holding, agar toll fee bisa lebih murah.

Penggabungan ini akan berimbas kepada masyarakat dan konsumen gas yang akan mendapatkan harga lebih ekonomis. “Seharusnya harga gas bisa jadi lebih murah nantinya” kata Inas.

Pemerintah menyatakan holding BUMN energi yang menggabungkan PGN menjadi bagian dari Pertamina  sebagai holding pertama yang paling siap untuk direalisasikan pemerintah. Namun pemerintah masih mengkaji keseluruhan aspek terkait di dalamnya, termasuk aspek tenaga kerja.

“Yang siap penggabungan PGN-Pertamina. Lagi dipelajari dulu semua peraturannya supaya clear. Jangan sampai ada PHK,” tandas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Sonny Loho.(RI)