JAKARTA – Jika Presiden Joko Widodo tidak segera menunjuk Menteri Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, selain akan menghambat pembahasanRancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017, juga berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini.

Rofi Munawar, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, mengatakan pembahasan RAPBN 2017 ditargetkan selesai pada Oktober 2016.”Berpotensi menggaggu program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional,peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progress renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batu bara,” kata Rofi, Rabu (17/8).

Dia meminta Presiden Jokowi segera menunjuk Menteri ESDM yang definitif,mengingat Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden padahari Senin (15/8). Adapun posisi yang ditinggalkan untuk sementara dipegang pelaksana tugas (Plt), Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Rofi yang juga anggota Panitia kerja (Panja) Migas ini meyakinkan, keberadaan Menteri ESDM diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi dibidang energi. Berdasarkan nota keuangan, pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45 per barel. Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

“Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampakyang luar biasa, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukandalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjukMenteri ESDM tentu tetap harus mempertimbangkan kapasitas dankredibilitasnya,” tandas Rofi.(RA)