kilang tangguh

Kilang LNG Tangguh.

JAKARTA – Sampai saat ini PT PLN (Persero) masih menunggu keputusan pemerintah tentang harga gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) dari kilang Tangguh, Papua. PLN menganggap kesepakatan sebelumnya secara Business to Business dengan BP Berau Ltd selaku pengelola kilang Tangguh, sifatnya masih sementara.

Kepala Divisi BBM dan Gas PLN, Suryadi Mardjoeki mengakui, pihaknya memang berharap ada formula harga yang lebih murah dari kilang Tangguh. Mengingat biaya belanja energi primer PLN sangat terkait dengan biaya pembangkitan listrik, dan itu mempengaruhi besaran subsidi pemerintah.

“Maka dari itu, meski sudah ada pembicaraan antara PLN dan pengelola kilang Tangguh, tetap saja keputusan akhir soal harga ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelasnya di Jakarta, pekan lalu.

Ia menambahkan, jika pemerintah bisa memutuskan harga dalam waktu dekat ini, maka penandatanganan kontrak gas  antara PLN dan pengelola kilang Tangguh bisa dilakukan Oktober atau November 2012. PLN sendiri menargetkan pasokan gas dari Tangguh sudah mulai mengalir pada Oktober 2013.

Dalam perencanaan jangka panjang, kata Suryadi, LNG dari Tangguh akan dibawa ke Terminal Arun, Nangroe Aceh Darussalam, guna memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik di sekitar kawasan itu. Namun sembari menunggu beroperasinya Termnal Arun, LNG dari Tangguh akan dibawa ke Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jakarta.

Sebelum dibawa ke Arun, gas dari Tangguh itu menurutnya dalam digunakan untuk memasok Pembangkit Listrik tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok. “Pipa gas dari FSRU Jakarta menuju PLTGU Tanjung Priok ditargetkan siap pada Juni 2013 dan langsung beroperasi,” ujarnya.

Suryadi mengakui, FSRU Jakarta saat ini sangat membutuhkan pasokan gas. Meski demikian, ia menegaskan bahwa gas dari Tangguh tetap diprioritaskan untuk Arun, yang kebutuhannya mencapai 105 juta kaki kubik per hari. “Itu setara dengan satu kargo sebulan,” tambahnya.

Menurutnya, gas dari Tangguh baru dibawa ke FSRU Jakarta, kalau Arun tidak bisa menyerap. PLN siap membayar biaya regasifikasinya. Alternatif pasokan lainnya untuk FSRU Jakarta, adalah dari impor. Namun itu merupakan opsi terakhir, jika memang sudah tidak ada lagi produsen domestik yang bisa memasok.

Soal upaya pemerintah menetapkan harga gas Tangguh untuk PLN, juga pernah diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Evita Herawati Legowo. Menurut Evita, pemerintah menginginkan harga gas Tangguh yang lebih murah dibandingkan kesepakatan BP dan PLN, sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk kebutuhan nasional. (Abraham Lagaligo / abrahamlagaligo@gmail.com)