JAKARTA – Pemerintah mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2016-2025 yang sangat berguna untuk kelanjutan program elektrifikasi nasional.

Sujatmiko, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan jika  sudah ditetapkan pemerintah RUPTL akan menjadi dokumen yang bisa diakses semua pihak terkait, seperti investor, pemerintah maupun bank. “Disitu akan terlihat lokasi pembangkit dimana saja, transmisi dimana saja, sehingga jika ada masalah lahan atau tata ruang, pemda terkait bisa turun tangan dan membantu penyelesaiannya” kata Sujatmiko di Jakarta, Selasa (17/5).

Menurut Sujatmiko, RUPTL memberikan manfaat langsung kepada investor dan pemerintah. Investor bisa melihat peluang untuk bridging atau tender membangun pembangkit atau transmisi.

“Dari sisi pemerintah memberikan semacam pedoman atau bahan monitor kemajuan target terkait pembangunan pembangkit 35.000 MW,” tambahnya.

Revisi RUPTL juga terkait dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) yang akan diperbesar disesuikan dengan kebijakan energi nasional (KEN), yakni sebesar 23% pada 2025.

Pemerintah juga meminta PLN untuk ambil bagian dalam pembangunan desa serta daerahtimur atau daerah terluar.

“Dalam RUPTL harus berisi ada pembangunan listrik di desa atau daerah terdepan terluar dimana saja  kaitannya dengan elektrifikasi nasional 97% pada 2019. Kemudian yang ketiga porsi PLN  diperkuat untuk pengelolaan listrik dan jaringannya,” tandas Sujatmiko.

RUPTL merupakan dokumen penting bagi pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk mendorong investasi di bidang ketenagalistrikan yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.(RI)