JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan Bupati Madiun Muhtarom saat ini tidak memiliki kerja sama usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan perseroan sehingga teguran yang sudah dilayangkan Pertamina kepada tiga SPBU di Madiun, tidak terkait dengan Bupati Madiun.

“Kami mohon maaf apabila ada terjadi kekeliruan persepsi yang muncul terkait dengan isu ini, untuk itu kami luruskan bahwa Pak Muhtarom tidak memiliki kerja sama usaha SPBU dengan Pertamina,” kata Ahmad Bambang, Direktur Pemasaran Pertamina dalam siaran pers, Jumat (4/2).

Ahmad juga mengatakan pada prinsipnya Pertamina tidak akan pandang bulu dalam menerapkan sanksi terhadap SPBU yang terbukti melanggar, apapun latar belakang pemiliknya. Upaya pembinaan dilakukan mulai dari teguran, skorsing hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Untuk saat ini diketahui ada tiga SPBU di wilayah Madiun yang sedang diberisanksi oleh Pertamina, yaitu dua SPBU di Kota Madiun dan satu SPBU di Kabupaten Madiun.

“Pertamina sangat tegas apabila menemukan SPBU yang main-main. Kami tidak tutup mata, dan akan diberikan pembinaan sesuai porsi dan tingkat kesalahannya. Mulai dari yang ringan yaitu teguran atau surat peringatan, pengurangan alokasi, skorsing, hingga PHU jika kesalahan sangat fatal sepertimenjual bbm subsidi ke industri,” tegas dia.

Jika konsumen tidak puas dengan pelayanan di SPBU, dapat menginformasikan melalui Contact Pertamina di nomor 500 000 ( jika via HP di nomor 021 500 000) atau melalui sms di 08159500000.

“Kami akan sangat mengapresiasi apabila konsumen dapat menyampaikankeluhan langsung terkait dengan pelayanan SPBU. Kami sangat memperhatikan haltersebut sebagai referensi untuk diverifikasi dan dilakukan pembinaan yangdiperlukan,” tandas Ahmad Bambang.

Pertamina mencatat pada dua bulan pertama 2016, konsumsi premium di Kabupaten dan Kota Madiun dmencapai sekitar 13 ribu KL. Adapun konsumsi Solar pada periode yang sama sebanyak 4.600 KL. (AT)