JAKARTA – Kajian pembentukan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan, energi baru dan ketahanan energi akan difinalisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan ada beberapa holding BUMN yang dibicarakan, di antaranya adalah infrastruktur, perbankan, pertambangan, energi baru, ketahanan energi dan akan disampaikan secara rinci oleh kementerian terkait bila sudah difinalisasi.

“Dengan adanya sinergi, akan membuat proses pembangunan holding membuat BUMN semakin kuat. Proses yang akan terjadi dalam holding BUMN juga diharapkan secara natural,” ujar Pramono usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Senin.

Menurut Pramono, Presiden mendapat masukan dari Menteri BUMN dan dikuatkan dari kementerian lain mengenai holding BUMN agar lebih sehat dan kuat. Hal itu juga untuk menghindarkan BUMN dari praktik yang pernah terjadi seperti dengan mudahnya ditempeli oleh kekuatan partai politik tertentu.

“Presiden memberi arahan proses pembangunan holdingdilakukan hati-hati, sungguh-sungguh dengan memperhatikan efektivitas energi untuk membuat BUMN lebih ramping dan gesit, dan tidak terbebani oleh hal-hal non profesional,” ungkap Pramono.

Setelah terjadi holding, lanjut dia diharapkan BUMN tidak lagi ada bantuan dana dari APBN. “Semata-mata mereka akan menghidupi dirinya sendiri menjadi lebih besar, mereka memberikan kontribusi pemasukan baik dari pemasukan keuntungan ataupun pajak kepada negara,” tandas Pramono.(AT)