JAKARTA – Hilirisasi di sektor batu bara hingga kini masih belum berjalan optimal. Meski begitu, pemerintah tetap mendesak para pelaku usaha untuk merealisasikannya karena sudah banyak alternatif untuk bisa menjalankan hilirisasi.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa para pelaku usaha sudah berkomitmen melalui kontrak yang telah diberikan untuk melakukan hilirisasi sehingga pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk mendesak pelaku usaha.

“Hati-hati yang pemegang PKP2B syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, Salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada,” jelas Bahlil dalam Minerba Expo 2024, Senin (25/11).

Menurut Bahlil ada satu proyek hilirisasi yang gagal dan harus jadi pelajaran yaitu ketika PT Bukit Asam Tbk telah gagal melanjutkan inisiasi hilirisasi Coal to DME. Dia menilai sekarang tidak ada lagi alasan bagi para pelaku usaha tidak melakukan hilirisasi.

“DME dulu waktu saya jadi Menteri Investasi sudah pernah kita dorong ini DME Di PTBA. Tapi waktu itu katanya masih AUAUAUA gitu. Hati-hati Karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP Waktu masih di Kementerian Investasi, Alhamdulillah Allah kirim saya masuk di ESDM Ini biar mu lari sampai kemanapun saya tau ini barang Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain baca lain,” jelas Bahlil.

Proyek DME antara PTBA, Pertamina dan Air Product beberapa tahun lalu sempat digadang-gadang jadi proyek hilirisasi yang bisa menjadi solusi tingginya subsidi LPG 3kg. Namun setelah dilakukan kajian justru Air Product yang diklaim memiliki teknologi untuk menggarap proyek DME memilih hengkang dan tidak melanjutkan proyek. (RI)