JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap tidak mengeluarkan dana untuk mendapatkan porsi saham PT Freeport Indonesia yang akan didivestasi.

Lukas Enembe, Gubernur Papua, mengatakan saat ini Pemprov Papua masih mendiskusikan soal besaran porsi saham divestasi Freeport Indonesia yang akan dikelola. “Kita belum tahu berapa persen, masih diskusi. Kita justru minta gratis, tidak perlu mengeluarkan dana,” kata dia di Jakarta, Senin.

Lukas sebelumnya menyatakan risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoRan Inc, perusahaan tambang asal Amerika Serikat Masa depan investasi Freeport di Provinsi Papua dinilai perlu dibahas secara komprehensif dan terpadu antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi (ESDM) dan Pemprov Papua serta sejumlah pemerintah kabupaten di sekitar tambang Freeport.

Berdasarkan kesepakatan nota kesepahaman amendemen kontrak karya, Freeport diwajibkan melepas total 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Pada tahap pertama, Freeport diwajibkan melepas 10,64% saham. Saat ini pemerintah baru menguasai 9,36% saham Freeport.

Freeport sebelumnya telah mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait divestasi tahap pertama sebesar 10,64% saham. Freeport dalam suratnya mengajukan harga US$ 1,7 miliar dari total 100% saham senilai US$ 16,2 miliar.

Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies, mengatakan nilai saham Freeport tidak mungkin sampai US$ 16,2 miliar. Apalagi Freeport memasukkan nilai cadangan emas dan tembaga di tambang Grasberg, Papua yang notebene bukan milik anak usaha Freeport-McMoRan.

“Kalau pemerintah membeli dengan harga segitu dimana Freeport memasukan cadangan emas dan tembaga dalam portofolionya berarti pemerintah membeli barang miliknya sendiri,” tandas dia.(RA)