JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal cabut izin sumur-sumur minyak yang tidak digarap Pertamina untuk kemudian ditawarkan ke perusahaan swasta. Hal ini dilakukan lantaran pemerintah telah menyisir ada ribuan sumur yang tidak digarap maksimal oleh Pertamina grup.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM menegaskan, produsen minyak di Indonesia didominasi oleh dua perusahaan besar Pertamina dengan kontribusi 65%, Exxonmobil yang kelola lapangan Banyu Urip di blok Cepu dengan kontribusi 25% dan sisanya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lain yang kontribusinya sekitar 10%. Ini menandakan bagaimana Pertamina jadi aktor utama dalam produksi minyak nasional.

Menurut Bahlil dari 16.500 sumur minyak yang masih berproduksi hanya sekitar 5 ribuan sumur yang produktif. “5 ribu sumur ideal ini, lebih banyak konsistenya dipegang oleh siapa? Ternyata oleh BUMN, yang namanya Pertamina,” kata Bahlil BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Bahlil menyatakan telah memanggil Pertamina perihal kondisi tersebut tapi dia mengaku tidak mendapatkan jawaban memuaskan. Untuk itu Bahlil mengancam bakal mencabut izin pengelolaan sumur-sumur minyak Pertamina dan menawarkan ke perusahaan lain yang dia nilai masih berminat untuk mengelola potensi yang ada di sumur-sumur tersebut.

“Ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita,” ungkap Bahlil.

Dia mengaku tidak anti terhadap BUMN justru, memprioritaskan BUMN. Namun jika sumur yang sudah diberikan hak pengelolaannya tidak digarap dengan maksimal maka pemerintah juga berhak untuk memberikan hak kelola ke pihak yang dinilai bisa kembangkan sumur minyak tersebut lebih baik. Karena ujungnya menurut Bahlil adalah produksi minyak yang saat ini sangat dibutuhkan negara agar bisa menekan impor tinggi.

“Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN, ijin-ijinnya pun dibawa tidur. Negara nggak butuh tidur ijin, negara butuh produksi. Negara butuh produksi,” tegas Bahlil.