JAKARTA – Pemangkasan subsidi untuk BBM dipastikan akan terjadi tahun depan seiring dengan telah disepakatinya asumsi dasar subsidi BBM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 oleh pemerintah dan parlemen.

Berdasarkan hasil rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI, total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Rinciannya, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.

Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM menyatakan bahwa penetapan alokasi subsidi ini mengalami penurunan dibanding dengan target tahun sebelumnya sebesar 19,58 juta KL, didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran. “Harapannya jangan ada lagi mobil-mobil mewah memakai barang-barang subsidi,” tegas Bahlil di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8).

Pemerintah sendiri telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.

Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik pada tahun 2025 dan naik dari target tahun 2024 sebesar Rp73,24 T. Angka ini mencakup sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

“Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di tahun 2025,” jelas Bahlil.

Pemerintah memang berencana menerapkan skema baru dalam penyaluran BBM subsidi khususnya Pertalite yang diyakini bakal menggerus penggunanya.

Rachmat Kaimudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), mengungkapkan aturan baru nantinya bukan bertujuan untuk membatasi penggunaan Pertalite namun lebih memastikan subsidi Pertalite bisa lebih tepat sasaran.

“Rencananya realokasi subsidi BBM bukan pembatasan, lagi dorong aturan 1 penyediaan BBM berkualitas. minggu depan aturannya keluar, niat kita nggak mau naikin harga BBM. Intinya lebih tepat saasaran pemakainya wajar,” kata Rachmat dalam Public Discussion Youth Energy & Environment Council (YEC) bertajuk Transisi energi dan Udara Bersih : Generasi Muda Kunci Perubahan di Jakarta, Rabu (28/8).

Nantinya dana subsidi BBM tersebut akan dialihkan untuk bisa memproduksi BBM yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan.

“Savingnya perbaikan kualitas bbm, kita mau saving dari produksi BBM itu harus tepat sasaran orang kaya nggak dapat lagi, 6&-7% kendaraan yang tadinya dapat jadi nggak dapat subsidi. jadi yang kendaraan paling tinggi (kaya),” ujar Racmat. (RI)