LEGIAN, BADUNG– Untuk mencapai target Indonesia Emas dan keluar dari middle income trap pada 2045 dengan target perumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, perlu dukungan ekspor yang lebih besar. Kementerian Luar Negeri saat ini menyiapkan grand design ekonomi melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BUMN dan swasta dalam mendukung Indonesia go global untuk meningkatkan ketahanan pangan, energi dan bahan baku industri dan mineral kritis di dalam negeri.

“Indonesia go global menjadi salah satu pilar utama diplomasi, khususnya bagaimana mengembangkan brand di luar negeri termasuk di dalamnya ekspansi BUMN,” ujar Pahala Mansury, Wakil Menteri Luar Negeri, saat berbicara pada Diskusi Nasional bertema “Ekspansi Investasi BUMN untuk Kemajuan Indonesia. Membedah Potensi dan Urgensi Investasi BUMN Strategis di Luar Indonesia” di Legian, Badung, Bali, Selasa (7/5/2024).

Menurut dia, semua pemangku kepentingan diharapkan bisa berperan. BUMN dan swasta tentunya berperan penting untuk memetakan aktivitas yang dilakukan . “Untuk ketahanan energi kita pastikan kerjasama dengan wilayah-wilayah seperti Afrika, Amerika Latin, Guyana, Suriname dan kawasan lainnya. Negara kawasan Afrika juga menjadi negara potensi karena ada lahan mineral yang cukup baik,” ujarnya.

Pahala mengungkapkan kondisi global saat ini dimana terjadi divestasi pada sektor energi berbasis hidrokarbon yang bisa menjadi kesempatan perusahaan migas nasional NOC untuk pengembangan akuisisi di sektor energi berbasis hidrokarbon. Peralihan menuju sustainability akan terus berlanjut. Akan semakin percepat facing out ataupun divestasi negara maju untuk investasi ke renewable energy.

“Dunia akan semakin beralih ke energi hijau dan renewable energy lainnya, perlu investasi sebesar US$4,4 per tahun untuk transisi energi mencapai target Paris Agreement. Ini kesempatan bagi Pertamina dan BUMN di Indonesia untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan bukan hanya di Indonesia tapi negara lainnya. Kesempatan bagi Perusahaan Indonesia seperti Pertamina untuk mengembangkan energi baru terbarukan di negara lain,” kata Pahala.

Salyadi Saputra, Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero), mengatakan saat ini keamanan energi belum optimal. Sementara produksi di dalam negeri sangat terbatas untuk dikembangkan dalam jangka pendek.

“Kita akan berusaha optimalkan kemampuan untuk meningkatkan produksi di luar negeri. Ekspansi di luar negeri bukan hanya untuk kepentingan pertimbangan ekonomis tapi juga untuk kontribusi pada ketahanan energi. Semua pihak harus support untuk menentukan keberhasilan rencana ekspansi Pertamina di luar negeri,” ujarnya.

Syafaat Jajuli, VP Sales Marketing PT Pertamina Lubricants (PTPL), mengungkapkan saat ini PTPL sudah ada di 14 negara. Hal ini menjadi pelajaran berharga, karena banyak pembelajaran dari negara-negara tersebut. “Kami memiliki basis kompetisi dengan perusahaan lain,” ungkapnya.

Wahyu Setiawan, Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Implementasi Kebijakan Strategis, menjelaskan saat ini proses bisnis di BUMN tunduk pada beberapa regulasi terpisah. Dia menyebutkan, saat ini Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional dengan negara EFTA yang memiliki komitmen terkait BUMN.

Indonesia saat ini dalam proses aksesi sebagai anggota OECD. RUU BUMN untuk mendorong adanya aturan tata kelola BUMN yang tersentralisasi. Komitmen Indonesia membenahi regulasi domestik dan ikut berpartisipasi dalam komitmen internasional merupakan upaya pemerintah memperbaiki tata kelola BUMN.

“Kalau mau bersaing global, kalau sudah kekayaan negara diberikan kepada BUMN, pertanggungjawabannya seperti korporasi lain. Jangan disangkutpautkan sampai ke cicit-cicit kalau itu keuangan negara. Ini yang menjadi hambatan besar bagi BUMN,” ujar Wahyu. (RA)