JAYAPURA – Polemik yang melingkupi masa depan bisnis PT Freeport Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Gubernur Papua Lukas Enembe berharap pemerintah segera memberi kepastian atas bisnis Freeport di Papua demi kepentingan nasional.

“Kami tidak bicara kontrak Freeport harus segera dinyatakan diperpanjang. Waktunya sudah diatur dalam UU. Untuk mencapai itu butuh tahapan dan prosedur panjang. Karena itu perlu kepastian untuk melakukan tahapan itu,” katanya,  di Jayapura, Jumat malam, seperti diberitakan www.antaranews.com.

Lukas yang didampingi Direktur Utama Freeport Maroef Sjamsoeddin yang datang menghadiri open house perayaan Natal di kediamannya itu mengatakan, Jakarta harus bicara yang sama tentang keberadaan Freeport yang telah dibangun dengan investasi yang besar itu. Menurut dia, keberadaan Freeport tidak hanya berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Papua juga nasional, serta terhadap politik dan Negara Kesatuan RI.

Ia mengatakan kalaupun akhirnya pemerintah memperpanjang kontrak Freeport di Papua, maka pemda mengharapkan mendapat 10%  dari 30%  saham yang direncanakan akan didivestasikan. “Kami masih mengkaji masalah itu, terutama tentang pendanaannya,” katanya.

Namun, ia menegaskan saham yang diharapkan itu tidak akan jatuh pada siapa pun. “Yang jelas kami tidak memberikannya kepada swasta. Kami masih mencari cara yang terbaik,” katanya.

Lukas juga mengharapkan memperoleh bagian pajak badan Freeport sebesar 10%. Selama ini Freeport tetap membayar 35%, padahal ketentuan mengharuskan hanya 25%.  Dia mengatakan  bahwa ia akan menyampaikan masalah yang berkaitan dengan Freeport itu dan posisi Pemprov Papua kepada Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Papua.

Maroef Sjamsoeddin mengatakan menyambut baik upaya komunikasi yang dilakukan Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua maupun pusat sebagai regulator. “Kita memang harus sama dalam memandang kelanjutan investasi perusahaan yang merupakan aset nasional ini,” katanya.

Ia juga mengatakan ia mengajak semua pihak untuk membahas bersama dengan melihat peraturan yang ada, khususnya jika pada masa lalu ada hal-hal yang negatif berkaitan dengan keberadaan Freeport. “Mari kita lihat apa yang lebih baik buat masa depan. Kalau dulu dianggap tertutup, saya kini transparan,” kata Maroef.

Sebelum menghadiri open house perayaan Natal yang diselenggarakan Gubernur Papua, pada Jumat siang Maroef juga menghadiri acara serupa yang diselenggarakan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi serta Wakilnya Irene Manibuy di Manokwari secara terpisah.(LH)