JAKARTA – Program gasifikasi pembangkit listrik PLN yakni mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan gas yang ditugaskan oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Hingga kini program tersebut masih belum berjalan optimal. Pencarian mitra pun masih nihil.

Jisman P Hutajulu, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan telah menerima laporan kondisi tersebut dari PLN. Menurutnya keekonomian proyek jadi salah satu kendala program ini belum juga menunjukkan perkembangan yang diinginkan. Untuk itu kini pemerintah dan PLN memutuskan untuk mengubah strategi dalam mengeksekusi proyek tersebut.

“Kemarin skala ekonomi kurang berminat sekarang diubah jadi ruang lingkupnya daerahnya diperbanyak supaya ada skala ekonomi bisa atraktif untuk pengembang,” kata Jisman ditemui setelah menggelar konferensi pers di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (18/1).

Dengan mengubah strategi tersebut diharapkan bisa memperbaiki keekonomian proyek sehingga PLN bisa segera mendapatkan mitra strategis.

“Sehingga marjin terlihat kalau hanya fokus di situ yang tentunya mau di angka berapa mau memberikan angka ke PLN nggak bisa diserap karena ada batas-batsan di harga ini,” jelas Jisman.

Penugasan gasifikasi PLTD ini sekarang dijalankan oleh Subholding PLN yaitu PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Berdasarkan informasi yang dihimpun Dunia Energi, PLN EPI akan melakukan konversi PLTD menjadi pembangkit gas pada 20 pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur.

Total daya dari pembangkit yang akan dikonversi mencapai 2.278 Megawatt (MW) yang berasal dari enam klaster diantaranya Sulawesi – Maluku (6 pembangkit), Nusa Tenggara (6 pembangkit) , Kalimantan (1 pembangkit), Papua Utara (4 pembangkit), Papua Selatan (2 pembangkit), dan Nias (1 pembangkit).

PLN membutuhkan pasokan gas sebesar 151 BBtud atau setara dengan 18 standar kargo LNG setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan gas dalam program gasifikasi ini. Melalui program ini PLN diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM sekitar 1,7 juta kiloliter per tahun.

PLN EPI sendiri saat ini tercatat sebagai perusahaan yang sudah bisa melakukan niaga gas setelah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), namun hingga kini belum mendapatkan alokasi gas dari Menteri ESDM.