JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan bahwa harga gas untuk industri dari sisi hulu tidak akan naik meskipun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah mengusulkan penyesuaian harga untuk merespon pembengkakan biaya produksi.

Tutuka Ariadji, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan meskipun harga gas hulu tidak diizinkan naik Pemerintah akan mencari cara agar KKKS tidak dirugikan dan pasokan gas tetap berjalan.

“Harga gas hulu kita bicara SKK Migas prinsipnya kita menahan harga gas tidak naik untuk semuanya. Jadi kita akan menangani bersama SKK Migas supaya harga gas tidak naik,” kata Tutuka ditemui di Kementerian ESDM, Senin (17/10).

Dia menyadari kondisi ini cukup berisiko bagi investasi hulu migas. Untuk itu saat ini pemerintah sedang menyusun formula agar keekonomian lapangan gas masih tetap sesuai dengan perhitungan dalam rencana pengembangan. “Makanya kita upayakan investasi tetap berjalan pemerintah harus hadir di situ, tidak serta merta kita tinggalkan kita akan cari solusi bersama,” ungkap Tutuka.

Salah satu perusahaan yang sudah secara gamblang mengajukan usulan perubahan harga gas dari hulu kepada Pemerintah asalah Medco E&P Grissik Ltd operator blok Corridor.

Sayangnya usulan tersebut langsung ditolak Pemerintah. Tanggal 30 September lalu adalah hari terakhir kontrak jual beli pasokan gas antara PGN dengan Medco E&P Grissik Ltd yang jadi salah satu pemasok terbesar gas untuk para pelanggan PGN di sektor industri. Kondisi ini yang menjadi celah KKKS mengajukan penyesuaian harga gas.

Saat ini PGN mengaku tetap menyalurkan gas dengan harga yang sama dengan PJBG sebelumnya.

Pasokan gas dari Corridor sendiri dikhawatirkan akan semakin menurun jika tidak ada tindakan khusus yang tentunya membutuhkan biaya tambahan. Sebagai gantinya kini sedang dibahas juga opsi Penggunaan LNG jika memang gas dari Corridor volume terus menurun. “Ya itu salah satu (cara), ya nanti kita lihat, di sana masih proses,” kata Tutuka. (RI)