JAKARTA- Pemerintah perlu mengkaji keberadaan organisasi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) yang mempunyai agenda lain dalam kajiannya tentang polusi udara Jakarta. CREA dinilai punya agenda setting untuk berjualan dengan memaparkan kajian tentang polusi udara.

““Saya sudah ingatkan beberapa waktu lalu.Tendang, usir saja,” kata Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik.
 
Menurut Agus, isu polusi udara ini berhembus setelah Indonesia menandatangani transisi energi yang dikemas dengan JETP di acara G20. “JETP yang terdiri atas negara maju, termasuk Finlandia dan Swedia, menjanjikan US$200 juta kepada Indonesia. Tapi mana buktinya. Nggak ada tuh,” katanya.
 
Sebagai contoh beredarnya gambar yang disampaikan oleh institusi yang bernama CREA yang seolah-olah itu pantauan satelit. Namun, menurut Agus, itu dinilai hoax karena patut diduga gambar tersebut hanya modeling yang paper lengkapnya beredar juga di media sosial, yang diberitakan sebagai seolah-olah itu hasil pengukuran sensor atau satelit yang valid.
 
“Berita ini menyesatkan bagi awam yang tidak melek penggunaan teknologi satelit. Masih banyak lagi lembaga yang berkedok penelitian, tetapi sebenarnya mereka produsen alat atau software dan ingin produknya dibeli oleh pemerintah Indonesia,” katanya.
 
Agus juga mengakui ada beberapa orang yang meminta kepadanya untuk tidak berpendapat soal kajian polusi udara yang dirilis CREA. “Beberapa ada yg menelpon saya untuk tidak bicara soal itu. Tapi bagi saya, ada yang harus diluruskan tentang isu polusi udara ini. Saya nggak takut. Saya bicara apa adanya,” katanya. (RA)