JAKARTA— Para politisi diminta tidak menjadikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai penyebab meningginya polusi di Ibu Kota Jakarta. Saat ini ditengarai banyak politisi menggunakan isu publik sebagai ajang kampanye di media massa.

“Sekarang yang lagi ramai, politisi ikut-ikutan bahas polusi udara,” ujar Emrus Sihombing, akademisi dari Universitas Harapan.
 
Menurut Emrus, para politisi, terutama bakal calon presiden itu, dinilai kurang mampu menggali isu yang mampu mengangkat elektabilitasnya. Mereka memilih isu publik yang saat ini hangat di media massa maupun media sosial. Data yang diungkapkan pun sama sekali tidak benar dan jauh dari aktual. Mayoritas politisi menyebutkan PLTU penyebab utama polusi udara di Jakarta, sampai 25%. “Itu jauh dari fakta dan penelitian,” katanya.
 
Dia mengatakan, ahli Lingkungan ITB dan universitas ternama lainnya sudah memaparkan penelitiannya. “Bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun sudah memaparkan bahwa faktor PLTU tidak lebih dari 1%,” katanya.
 
Emrus meminta kepada publik untuk lebih jeli memilih calon presiden mendatang. “Jangan sampai publik salah pilih calon presiden yang hanya omong saja, tanpa fakta atau kajiannya lemah,” katanya.
 
Dia menegaskan, sudah banyak ahli lingkungan yang memaparkan buruknya kualitas udara di Jakarta akibat masalah pada sektor transportasi yang belum pernah terselesaikan. “Sudah banyak ahli lingkungan yang menyatakan bahwa bukan PLTU. Tapi ya begitu. Masalahnya apa, penyelesaiannya dimana,: katanya.
 
Emrus menilai, isu buruknya kualitas udara di Ibu Kota sangat tidak tercermin oleh PLTU yang ada di sekitar Jakarta. “Kan, salah satu PLTU ada di Banten, dan kami di Banten merasakan hal itu,” kata peraih gelar doktor itu komunikasi itu. (RA)