JAKARTA— Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di wilayah Barat Pulau Jawa sebagai penyebab utama polusi di DKI Jakarta sengaja diembuskan pihak tertentu.Padahal hal itu belum pernah disebutkan sama sekali dalam kajian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya pikir ini ada agenda setting yang dibuat untuk memojokkoan PLTU,” ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dalam diskusi “Solusi Polusi Jakarta” di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Agus mengatakan, banyak berita bohong (hoax) yang disebarkan seperti hasil gambar satelit yang memerah di Jawa Barat dan Banten. “Nah itu bukan gambar satelit, melainkan semacam simulasi yang sengaja dibuat-buat untuk membingungkan kita dan gak jelas siapa yang buat, itu hoax,” terangnya.

Agus menjelaskan, yang paling jelas polusi di Jakarta penyebabnya adalah transportasi. “Bahkan Presiden dan Menteri LHK juga menyatakan hal itu. Meski PLTU ada karbon yang dihasilkan, tapi bukan menjadi penyebab utama polusi udara di Jakarta,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut dia, sudah melakukan kesepakatan di Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El-Sheikh, Mesir. Pemerintah juga telah menyepakati dengan badan-badan internasional termasuk rencana memensiunkan PLTU demi transisi energi.

“Nah, sekarang kalau kita ada perjanjian multilateral seperti itu, ada pihak-pihak yang menunggangi supaya barang dagangannya laku, sehingga memanfaatkan isu polusi seperti sekarang ini. Tapi yang jelas gambar-gambar itu confirm simulasi, bukan hasil tangkapan satelit,” terangnya.

Menurut dia, Indonesia tidak bisa langsung memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara begitu saja. Pemerintah Indonesia, sepakat untuk memensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap sesuai road map dan mempertimbangkan kemampuan finansial.

“Jika dipaksakan, bisa mati listrik kita. Pada sejumlah konferensi internasional saya sudah bicara soal itu,” katanya. (RA)