JAKARTA – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengoptimalkan gas bumi yang belum terserap padahal sudah dialokasikan dalam program harga gas bumi tertentu (HGBT). Kebijakan itu ditetapkan untuk mengakomodir permintaan perluasan sektor industri yang mendapat insentif.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pemerintah telah melaksanakan program HGBT, yang menetapkan 7 sektor industri mendapat insentif harga gas di bawah US$ 6 per MMBTU.

“Kita udah melakukan tahap I itu ya yaitu yang 7 industri itu yang US$ 6 yang tadinya dapat harga 7,8,9, ini udah diberlakukan untuk 7 industri dan jumlahnya juga cukup besar,” kata Arifin, kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/8).

Menurut Arifin, ada permintaan perluasaan sektor industri yang mendapat insentif HGBT, untuk mengakomodirnya dia berencana mengoptimalkan alokasi gas eksisting untuk HGBT sebesar 1.241,00 BBTUD yang belum terserap optimal oleh 7 sektor industri yaitu baru sebesar 85%.

“Catatan kita dari alokasi untuk 7 industri ini yang memanfaatkannya masih di bawah 85%, belum optimal ya. Jadi dari seluruh volume yang dialokasikan ini yang akan kita optimalkan dulu,” ujarnya.

Lebih lanjut pemerintah saat ini sedang mengevaluasi rantai bisnis gas bumi lewat pipa mulai dari hulu, dengan mengevaluasi biaya produkusi dari sumur gasnya. Dia pun berencana menjadikan Malaysia, Thailand dan Vietnam sebagai acuan dalam pembentukan harga jual gas dari sisi hulu.

“Kita benchmark dengan misalnya harga gas di malaysia variannya angkanya US$3 sampai US$6- US$7. Di Malaysia kan memang tidak seluas kita kemudian sumber gasnya banyak di Serawak dekat Kalimantan Utara. Mereka sedang pelajari bagaimana bisa mendapatkan mengatur pada range yang demikian bencmark. Kita juga kaji Thailand, Vietnam kita akan kaji,” jelasnya.

Untuk menekan biaya di sisi evaluasi disisi pengangkutan, pemerintah berencana akan berinvestasi pada pembangunan pipa sehingga biaya pembangunan yang biasa dibebankan ke ongkos angkut gas dapat ditekan.

“Kita juga potong ongkos transportasinya, maka Pemerintah yang akan bangun investasi pipeline. Ini kan juga capex yang bisa ditekan, otomatis harus turun karena investasinya sudah balik,” ujar Arifin. (RI)