JAKARTA – Pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Salah satu daerah dengan rasio elektrifikasi masih relatif rendah adalah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 79,77%. Di provinsi ini terdapat sekitar 200 buah pulau kecil dimana lebih dari 50% di antaranya berpenghuni namun banyak yang belum teraliri listrik.

Kementerian ESDM juga akan mengembangkan program listrik perdesaan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang Ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan distribusi tenaga listrik. Program ini merupakan penugasan pemerintah kepada PT PLN (Persero) untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN. Program ini diutamakan untuk provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah.

Saat ini, telah terdapat 5 PLTD di Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah kapasitas sebesar 4100 KW. Secara keseluruhan Provinsi Kalimantan Barat memiliki daya mampu pasok sebesar 343.26 MW, namun pada saat beban puncak sebesar 368.08 MW, akan mengalami defisit sebesar 24.82 MW.

Dalam rangka mendukung program pengembangan 35.000 MW, pemerintah akan membangun sejumlah PLTU antara lain Parit Baru, Pantai Kura-kura, Sintang, dan Ketapang. Selain PLTU, pemerintah juga akan mengembangkan PLT Biomass Ketapang yang ditargetkan akan memiliki kapasitas sebesar 10 MW. Selain pembangkit, dalam waktu dekat akan turut dikembangkan jaringan transmisi dengan total jarak sepanjang 2512 km.(LH)