JAKARTA – Pemerintah memastikan kebijakan untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan terus berlanjut. Setelah PLTU Pelabuhan Ratu sudah ada PLTU lainnya yang dimasukkan dalam rencana tersebut.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan prioritas PLTU yang akan dipensiunkan dini adalah PLTU yang sudah lama beroperasi atau berumur tua. “Pasti ada (pensiun dini PLTU), kan kita memang juga banyak PLTU yang sudah berusia uzur,” kata Arifin ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (21/10).

Menurut dia nantinya pemerintah menargetkan skema pendanaan unutk PLTU yang akan dihentikan operasinya akan tidak akan berasal dari dalam negeri seperti yang sedang dijajaki antara PLN dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Arifin berharap untuk program pensiun dini PLTU yang selanjutnya bisa dibiayai oleh pendanaan dari luar negeri.

Menurut dia bakal dihentikannya operasional PLTU Pelabuhan Ratu akan jadi signal positif agar para lembaga pendanaan dari luar negeri terstimulus untuk berperan aktif menurunkan emisi karbon.

“Ini pendanaan dari dalam negeri, sekarang tinggal nunggu di luar negeri gimana,” tegas Arifin.

Dia memang tidak membeberkan secara gamblang mengenai PLTU lain yang akan segera dipensiunkan dini. Namun saat ditanya tentang kemungkinan PLTU Pacitan yang akan jadi target selanjutnya, pemerintah dan PLN memang telah menyadari tingginya kelebihan daya listrik di wilayah Pulau Jawa.

“Bisa bumn bisa swasta, kan sekarang kalau di Jawa kelebihan listriknya banyak,” ungkap Arifin.

PLTU Pacitan sendiri berkapasitas 2×315 Megawatt (MW). PLTU Pacitan diresmikan berbarengan proyek-proyek PLTU besar lainnya. Di antaranya PLTU 2 Paiton, PLTU 1 Rembang, PLTU 3 Lontar, Gelanggang Olahraga (GOR) dan Stadion Pacitan, Masjid Agung Darul Falah Pacitan pada tahun 2013.

PT PLN (Persero) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) diketahui baru saja menyepakati untuk melakukan penjajakan dalam pengakhiran lebih awal (early retirement) salah satu PLTU, yakni PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Berdasarkan lokasi geografis, tata kelola PLTU Pelabuhan Ratu relatif lebih mudah diintegrasikan dengan sistem rantai pasok PTBA. Kebutuhan batu bara PLTU Pelabuhan Ratu sebanyak 4,5 juta ton per tahun atau 67,5 juta ton selama 15 tahun. Hal tersebut selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) untuk pemanfaatan cadangan batu bara PTBA.

Kabarnya nilai peralihan PLTU yang berlokasi di Jawa Barat itu ditaksir senilai US$800 juta. Namun demikian manajemen harus memastikan nilai PLTU Pelabuhan Ratu itu harus melalui proses due dilligence (uji tuntas) untuk progam early retirement PLTU tersebut.

Pengambilalihan PLTU akan menggunakan pendanaan murah dengan skema Energy Transition Mechanism (ETM) yang disusun oleh Kementerian Keuangan. Skema ini merupakan pembiayaan campuran (blended finance) yang melibatkan para investor. (RI)