JAKARTA – PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang salah satu poin utamanya adalah mencari skema pembiayaan untuk mempensiunkan dini (early retirement) PLTU batu bara.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengungkapkan PLN dan PT SMI akan bersama-sama menyusun skema atas rencana pembiayaan dan investasi dari early retirement PLTU guna mendukung percepatan transisi dari batu bara ke energi terbarukan.

“PLN akan mendukung inisiatif tersebut melalui penyediaan informasi proyek terkait Energy Transition Mechanism (ETM) dan pemenuhan persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan dan investasi dari PT SMI dan/atau pihak ketiga yang menjadi mitra PT SMI,” kata Darmawan dikutip pada Kamis (20/10).

ETM merupakan sebuah mekanisme transisi dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi ke energi baru terbarukan. Tahun 2030 target pemerintah untuk pengendalian emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri. Sehingga pada tahun 2060 Net Zero Emission dapat terwujud.

Penandatanganan MoU ini dilakukan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa (18/10), oleh Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad.

Saat ini, PT SMI menjadi Country Platform Manager ETM bertugas mengelola mekanisme transisi energi Indonesia, yang dapat bersumber dari pendanaan komersial dan non-komersial secara berkelanjutan, seperti pendanaan dari Indonesia Sovereign Wealth Fund, serta pembiayaan dari lembaga donor/filantropis, lembaga multilateral/bilateral, dan lembaga internasional lainnya.

Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI, mengatakan kerja sama dengan PLN dalam membiayai program transisi energi ini tentu akan melibatkan berbagai pihak dalam skema blended finance.

Menurutnya, salah satu sektor yang dapat berkontribusi langsung dalam penurunan emisi gas rumah kaca ini adalah sektor energi di mana sektor ini menggunakan batu bara sebagai sumbernya, yang memiliki dampak emisi karbon cukup tinggi.

“Sehingga diperlukan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk bersama melakukan transisi energi ini pada berbagai sektor kerja sama baik sosial, lingkungan, teknologi, hingga pembiayaan dan investasi,” pungkas Edwin. (RI)