JAKARTA – Pemerintah sepertinya sudah tidak malu-malu lagi dalam rencananya melakukan penyesuaian subsidi energi dengan menaikan harga BBM yang selama ini disubsidi. Pemerintah sebut kondisi sekarang ini jadi momentum tepat untuk melakukan penataan subsidi energi.

Abdurohman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengungkapkan momentum tepat untuk melakukan penyesuaian subsidi bahan bakar saat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dia menegaskan sudah tidak ada ruang lagi bagi subsidi yang tidak tepat sasasaran yang selama ini harus diakui terjadi.

“Karena ini momentum banyak tekanan kenaikan harga minyak dunia yang tinggi saya kira ini jadi momentum yang tepat,” kata Abdurohman disela diskusi di CNBC TV Indonesia, Senin (18/4).

Ada beberapa alasan kata dia yang menjadi landasan pemerintah untuk segera lakukan penataan subsidi dengan menguranginya. Pertama subsidi energi terutama ke bahan bakar selama ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan data yang ada paling tidak hanya sekitar 20% dari masyarakat yang menerima manfaat subsidi BBM. “Sedangkan 80% dinimkati kelompok rumah tangga atas. LPG juga demikian sekitar 40%,” ujar dia.

Kemudian alasan berikutnya dengan adanya kondisi tersebut diperlukan penguatan keadilan karena subsidi ternyata banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. “Sehingga ke depan kebijakan susbisidi BBM ini akan memperkuat keadilan,” ungkap Abdurohman.

Kemudian menurut dia selisih harga yang ada sekarang antara BBM penugasan Pertalite dengan Pertamax terlalu jauh. Ini membuat perlihan konsumsi masyarakat yang ujungnya menjadi tidak tepat sasaran lagi.

“Kalau kita lihat selisih Pertamax dengan Pertalite ini cukup lebar. Kemungkinan terjadi kelangkaan karena adanya peralihan Pertalite ke Pertamax,” kata Abdurohman.

Sementara itu, Abra El Talattov, Kepala CFSED INDEF, mengungkapkan wacana kenaikan harga barang-barang subsidi terutama Pertalite telah memberikan kejutan kepada masyarakat. Menurut dia tekanan kepada masyarakat belum mereda setelah kenaikan LPG non subsidi serta BBM Pertamax.

“Kita lihat momentumnya nggak tepat dilakukan hari ini kita tahu bahwa pemerintah juga sudah lakukan penyesuaian Pertamax dan sebelumnya ada LPG non susbidi artinya tekakan dari masyarakat belum mereda, apalagi di Ramadhan. Kita prihatin wacana ini menggeliat di bulan pausa,” jelas Abra. (RI)