JAKARTA – Kenaikan harga minyak mentah dunia yang diikuti peningkatan harga produk bahan bakar minyak (BBM) beroktan tinggi disinyalir akan mendorong konsumsi BBM dengan kualitas di bawahnya. Akan tetapi, migrasi ini tidak akan serta merta terjadi mengingat saat ini pemilik kendaraan sudah banyak yang menyadari bahwa spesifikasi BBM beroktan rendah akan menggangu kinerja mesin, menurut pakar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada, perubahan nilai oktan pada bahan bakar akan mempengaruhi nilai kadar emisi. Bahan bakar dengan bilangan oktan lebih rendah memiliki kadar CO yang lebih tinggi. Seiring meningkatnya RPM dan kecepatan kendaraan, kadar CO juga akan terus meningkat.

“Kalau bicara RON dalam implementasi ke efisiensi mesin, kami yakin pengguna Pertamax tidak akan serta merta beralih ke Pertalite karena akan berdampak ke mesin. Semakin rendah RON akan semakin tinggi emisinya,” ujar Prof Deendarlianto, Ketua Pusat Studi Energi UGM, saat diskusi dengan media secara virtual, Sabtu, (12/3).

BBM jenis Pertalite saat ini paling banyak dikonsumsi. Pemerintah berketetapan untuk tidak menaikkan harga BBM dengan RON 90 itu, yaitu tetap Rp7.650 per liter. Di tingkat nasional, lebih dari 50% pengguna kendaraan bermotor mengonsumsi Pertalite. Selain itu, Pertamina juga menjual beberapa jenis BBM berkualitas seperti Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON 95), dan Pertamax Turbo (RON 98).

Menurut Deendarlianto, dari sisi teknis jika ada konsumen beralih dari Pertamax ke Pertalite, mereka tentunya akan berpikir ulang karena alasan kinerja mesin tadi. Namun hal itu tidak bisa dihindari karena masih ada kalangan masyarakat yang membutuhkannya.

“Isu kualitas BBM ini kan sempat ramai juga tahun lalu, katanya Premium mau dihilangkan. Saya sebenarnya setuju itu karena memang emisinya jauh lebih besar. Dari pertimbangan net zero emission harusnya Pertamina memang sudah mulai mengurangi premium sehingga kita mulai beralih,” ujar Guru Besar Teknik Mesin UGM ini.

Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan BBM fosil secara umum masih akan mengalami kenaikan. Ini sesuai dengan proyeksi yang disusun pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sampai 2030.

Berdasarkan data pada jurnal yang diterbitkan Elsevier, yang ditulis Deendarlianto bersama dua rekannya yakni Indra Candra Setiawan dan Indarto, pada 2030 konsumsi minyak sebagai bahan bakar transportasi masih yang terbesar dengan persentase mencapai 64%. Kemudian sektor industry (31%), komersial (1%), rumah tangga (1%) dan lainnya (4%). Lebih rinci lagi, berdasarkan jurnal bertajuk Energy Policy tersebut, BBM terbanyaj akan disedot oleh sektor transportasi darat atau jalan raya dengan persentase mencapai 90%.

“Total konsumsi minyak pada 2030 akan mencapai 122,6 miliar liter dan khusus untuk kendaraan roda empat sebesar 49,5 miliar liter,” kata Deen.

Deen menambahkan, PSE UGM juga telah membuat model kebutuhan energi khususnya BBM dengan mempertimbangkan bakal masuknya sumber energi lain seperti biodiesel, mobil listrik, etanol, hingga CNG.

“Data ini digunakan juga oleh Kemenperin dalam merancang aturan industri automotif nasional. Beberapa tahun ke depan memang secara linier kendaraan BBM naik, mungkin sampai 2025, lalu flat dan turun karena masuknya kendaraan dengan bahan bakar lain. Tapi tidak mungkin turun sampai 0,” kata dia.

Dalam kajian PSE UGM, ujar Deendarlianto, sektor aumotif ke depan akan mengarah teknologi yang didesain menghasilkan produk rendah emisi. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan lain harus melihat secara integral semua sektor terkait, mulai dari industrinya, pengembangan infrastruktur jalannya, hingga kebijakannya.

“Rendah emisi berarti BBM harus ramah lingkungan. Maka saya setuju dengan penghapusan premium. Dari dulu saya setuju. Pertimbangannya pertama green energy, makanya kita masuk ke energy transition, low carbon,” kata dia.

Kendati demikian, dia mengakui bahwa untuk menghasilkan energi bersih memerlukan cost tambahan dan tidak semua golongan masyarakat mampu mengaksesnya. Sehingga, disinilah peran pemerintah untuk hadir dan memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

“Kalau kita bicara Eropa dan Amerika Serikat, mereka tidak pernah ribut masalah BBM karena daya beli cukup kuat. Ini beda dengan kita, makanya negara harus hadir,” kata dia. (RA)