JAKARTA – Kementerian Keuangan memastikan bahwa harga  bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang  dijual Pertamina di SPBU tidak akan naik. Hal itu dilakukan pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat yang saat ini banyak menggunakan  bahan bakar dengan kadar oktan (real octane number/RON) 90.

Atas kebijakan pemerintah tersebut, Dewan Energi Nasional (DEN) mengingatkan Pertamina agar pasokan BBM jenis Pertalite tetap tersedia di tengah gejolak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi Pertalite dijual  paling murah harganya dibandingkan produk serupa dari pesaing, selain penggunaannya juga paling banyak dibandingkan jenis BBM lainnya.

Sepanjang 2021, konsumsi Pertalite mencapai 23 juta Kilo Liter (KL), naik 30% dibandingkan 2020 yang tercatat 18 juta KL. Peningkatan penggunaan BBM Pertalite itu buntut dari masyarakat yang cenderung lebih memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Satya Wira Yudha,  Anggota DEN, mengatakan dalam upaya mengamankan pasokan Pertalite diperlukan penegakan hukum dari aparat keamanan agar tidak terjadi kelangkaan. Langkah ini juga penting untuk mencegah adanya potensi tindakan dari pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak seperti mengoplos atau penimbunan BBM.

“Pengaturan penggunaan Pertalite itu jadi kepentingan bersama. Penegakan hukum oleh aparat ini bisa langsung melakukan tindakan, peranan penegak hukum sangat besar. Jangan sampai ada upaya penimbunan,” ujar Satya saat diskusi secara virtual dengan para wartawan, Selasa (8/3) sore.

Menurut Satya, penegakan hukum akan menjadi kunci supaya tidak terjadi penyelewengan di lapangan. Satya tidak menampik apabila ada komoditas yang sama tetapi memiliki dua harga yang bebeda, pasti ada saja yang ingin memanfaatkan perbedaan harga tersebut untuk keuntungan sendiri. “Itu yang harus mendapatkan sorotan dari penegak hukum agar tidak ada orang berebut, dan chaos,” katanya.

Potensi penyalahgunaan Pertalite cukup tinggi apalagi harganya paling murah dibandingkan pesaing. Di sisi lain, harga Pertalite juga tak pernah naik sejak  tiga tahun lalu.  Pada 5 Januari 2019, Pertamina bahkan menurunkan harga Pertalite dari Rp7.800 menjadi Rp7.650 per liter untuk wilayah Jadebotabek.

Menurut Satya, sejauh ini belum terlihat dan mendengar kelangkaan yang menimbulkan masalah sosial tinggi. Dengan demikian, yang diperlukan adalah Pertalite benar-benar digunakan oleh mereka yang membutuhkan.

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), juga meminta Pertamina memastikan keandalan dan ketersediaan BBM di dalam negeri. Dia mengakui, sejauh ini belum ada laporan kelangkaan BBM yang diterima YLKI sehingga diyakini BBM di Tanah Air termasuk jenis Pertalite yang paling banyak penggunanya masih aman. “Saya kira pasokan cukup baik, tidak ada kelangkaan.  Hanya saja pengawasannya memang harus diperkuat untuk mencegah adanya oknum yang menyalahgunakannya karena harga BBM jenis lain kan tinggi,” katanya, Rabu (9/2/2022).

Tulus juga mensinyalir, kendati harga BBM jenis RON 98 (Pertamax Turbo), Dexlite dan Pertadex sudah dinaikkan, konsumen tidak akan serta merta turun kelas ke Pertalite. Kalaupun ada kendaraan yang menurunkan kualitas bensinnya diperkirakan mereka akan menggunakan Pertamax (RON 92). “Masing-masing ada segmentasinya. Hanya saja mungkin yang perlu ditekankan adalah agar kendaraan pribadi yang seharusnya menggunakan RON tinggi tidak menggunakan Pertalite,” ujar dia.

Terkait harga minyak dunia yang kian tinggi, sementara badan usaha tidak menaikkan harga jual Pertalite, Tulus mendorong bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi akibat selisih harga tersebut, apabila tidak ada kenaikan harga BBM.

Kondisi Sosial Ekonomi

Isa Rachmatanwata, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengatakan peningkatan harga minyak  mentah dunia berdampak terhadap APBN. Kenaikan harga komoditas, termasuk Indonesian Crude Price (ICP), berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama PNBP. Namun, kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara, terutama subsidi energi yang menjadikan ICP salah satu parameter utama perhitungannya.

“Kami akan terus memantau perkembangan global serta konsekuensi terhadap pembiayaan anggaran.  Kami tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini  yang baru pulih dari dampak pandemi COVID-19,” ujar Isa, Rabu (9/2).

Irto P Gintings, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga-Subholding Upstream Pertamina, mengatakan Pertamina selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya penimbunan BBM. Kerja sama dengan  aparat penegak hukum terutama selama ini kasus terkait penimbunan bahan bakar subsidi. “Kami ada 7.000 SPBU di seluruh Tanah Air. Insya Allah pasokan  Pertalite aman. Pertalite disalurkan ke seluruh lokasi regional yang dikelola Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.

Pertalite dipasarkan pertama kali pada 24 Juli 2015 dengan uji coba di tiga kota: Jakarta, Bandung, dan Surabaya.  Setelah itu, perkembangannya kian masif dan dalam tempo cepat menyebar ke seluruh pelosok Tanah Air.  Selain harga murah dan irit, Pertalite juga ramah lingkungan. (DR/RI)