JAKARTA – Kementerian BUMN merombak manajemen PT PLN (Persero), Senin(6/12). Direktur Utama yang sebelumnya dijabat oleh Zulkifli Zaini digantikan oleh Darmawan Prasodjo yang sebelumnya menjabat sebagai wakil direktur utama PLN.

Zulkifli Zaini mulai mengemban amanah sebagai Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2019 menggantikan Sofyan Basir.
Sedangkan Darmawan merupakan kelahiran Magelang, 19 Oktober 1970. Dia meraih gelar Bachelor of Computer Science dari Texas A&M University pada 1994 dan Master of Computer Science dari Texas A&M University.

Darmawan menyelesaikan gelar Doktor Ekonomi Terapan, Ekonomi Sumber daya alam di Texas A&M University kolaborasi dengan Duke University pada 2011.Dia menjabat sebagai wakil direktur utama PLN sejak 23 Desember 2019.

Darmawan pernah berkarir sebagai Direktur di Indonesia Center for Green Economy dan Kepala Jurusan di Prodi Green Economy di Surya University tahun 2012-2013 dan Co-chair Post 2015 Millenium Development Goals tahun 2013-2014. Ia menjabat sebagai Presiden Komisaris Amesti Energi Nusantara tahun 2013 – 2014, Deputi I Bidang Pengendalian, Pembangunan , Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Kantor Staf Presiden tahun 2015-2019, dan Komisaris PT PLN (Persero) tahun 2018 – 2019.

“Memang tidak ada indikator kinerja yang digunakan Menteri BUMN untuk menunjuk dan mengganti Dirut BUMN, termasuk PLN. Sebenarnya cukup baik. Indikatornya, meski pandemi COVID-19, penjualan setrum tetap meningkat sehingga PLN tidak rugi. Meski masih kecil, komitmen Zaini untuk mengubah pembakit listrik dengan EBT cukup tinggi. Zaini juga mengkampanyekan sejuta kompor listrik. Mestinya belum waktunya diganti,” kata Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Senin(6/12).

Menurut Fahmy, pekerjaan rumah (PR) Dirut PLN yang baru adalah merespon komitmen Presiden Joko Widodo untuk menerapkan green energy. Oleh karenanya, PLN harus mengubah penggunaan batu bara, yang masih 57% menjadi EBT. PLN juga harus mendukung implementasi mobil dan kompor listlrik.

“Dharmo memang kader PDIP, tapi
sebelumnya pernah jadi komisaris dan wakil dirut PLN. Dharmo alumni USA di bidang energi, yang cukup pintar. Bekal yang cukup menjadi dirut PLN dalam mencapai target itu,” ujar Fahmy.

Ia menekankan, semestinya ada indikator kinerja yang jelas dan terukur dalam penetapan direksi.
“Namun, sejak zaman orde lama hingga sekarang pemerintah enggan menerapkannya. Barangkali, dikarenakan paradigma BUMN sebagai sapi perah belum berubah,” kata Fahmy Radhi.(RA)