JAKARTA – Upaya peningkatan kandungan lokal dalam proyek hulu migas terus didorong. Kali ini salah satu strategi yang diinisiasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) adalah dengan melakukan pembinaan terhadap industri penunjang hulu migas.

Erwin Suryadi, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, menjelaskan kegiatan pembinaan industri penunjang hulu migas dimulai pada semester II tahun 2021. Dia menyatakan pembinaan bertujuan agar pabrikan atau industri penunjang dalam negeri lebih mengerti spesifikasi yang diinginkan atau dibutuhkan KKKS. Kemudian apabila dilakukan pengembangan, pabrikan dalam negeri tidak salah berinvestasi karena mereka tahu persis apa yang dibutuhkan KKKS.

“Ini penting karena selama ini proses pembinaan belum diberlakukan masif, kami  siapkan roadmap,” kata Erwin, dalam diskusi bersama media secara virtual, Selasa (26/10).

Untuk batch pertama ini ada 30 perusahaan yang dibina oleh SKK Migas yang berkolaborasi dengan KKKS serta Ditjen Migas.

Menurut Erwin, pembinaan ini penting karena tidak jarang investasi yang dilakukan pabrikan tidak sesuai dengan kebutuhan KKKS. Apalagi jika dilihat dari kondisi lapangan-lapangan migas di Tanah Air yang sudah berumur tua dibutuhkan peralatan dengan spesifikasi yang berbeda jika dibandingkan dengan peralatan yang diperuntukan untuk pengembangan lapangan-lapangan migas baru yang relatif masih berumur muda.

“Karena mesti diingat di lapangan tua treatmentnya beda dengan lapangan yang baru. Makin ke sini lapangan kita makin tua artinya perlu ada sentuhan teknologi berbeda dengan kebutuhan pada umumnya di sini kami  mendekatkan hubungan antara KKKS dengan pabrikan. Supaya nanti arah perkembangan industri penunjang tidak salah langkahi dalam investasi,” jelas Erwin.

Menurut dia, pembinaan kali ini juga dijamin akan berbeda, pasalnya seluruh stakeholder yang terlibat terutama Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, BPKP bahkan Komisi VII sudah satu suara sama-sama mau meningkatkan kompetensi industri penunjang hulu migas. “Kita semua sepakat, sekarang tinggal program-programnya jadi kita nyaman jalankannya,” ujar Erwin.

Selain pembinaan dengan semakin terintegrasinya kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri antar seluruh Kementerian terkait membuat peluang produk dalam negeri untuk digunakan KKKS semakin besar.

Erwin mengakui salah satu tantangan utama dalam penggunaan kandungan lokal adalah di harga. Selama ini tidak sedikit KKKS yang mengeluhkan  harga tinggi produk dalam negeri. Menurutnya, permintaan harga yang efisien dari KKKS wajar karena mereka diamanatkan unttuk menekan cost yang nantinya akan di cost recovery atau dibayar lagi oleh pemerintah. “Maka program pembinaan tadi salah satunya membantu melihat bagaimana pabrikan bisa melakukan prosesnya lebih efisien,” ungkap Erwin.

Apabila membutuhkan bantuan dari pemerintah, misalnya dari perpajakan lebih baik untuk mendatangkan bahan baku karena belum semua bahan baku diproduksi di dalam negeri, sekarang diskusi antar lembaga sudah berjalan jauh lebih baik, keberpihakan dalam benutk preferensi harga dan pembinaan langsung.

“Maka sekarang ini kita lebih yakin pelan-pelan memang, tidak bisa langsung harga itu akan menyesuaikan dengan harga pasar,” ujar Erwin.(RI)