JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memanggil sedikitnya 150 pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) produksi dan eksplorasi yang beroperasi di Indonesia.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, menjelaskan acara tersebut diselenggarakan secara virtual lantaran di tengah pandemic COVID-19. Menurutnya kegiatan ini merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk berdiskusi dengan para pimpinan KKKS agar diperoleh komitmen bersama untuk mencapai target tahun 2022 yaitu 703 ribu Bbrel per hari (BPH) dan 5.800 juta kaki kubik per hari (MMscfd) yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

“Serta menyelaraskannya dengan visi jangka panjang industri hulu migas tahun 2030. Pelaksanaan kegiatan ini sekaligus juga digunakan untuk menandai pembukaan pembahasan WP&B (Work, Program, & Budget) 2022” kata Dwi (27/9).

Dalam 2nd CEO Forum 2021 tersebut kata Dwi sebagian besar KKKS mengapresiasi transformasi SKK Migas dalam hal mempercepat proses bisnis. Namun selain percepatan proses, masih ada kendala lain yang dihadapi KKKS di lapangan yang berdampak langsung terhadap target produksi.

“Berdasarkan survei yang dilakukan tadi, KKKS mengatakan kendala masalah pertanahan dan perizinan adalah penyebab utama kegagalan operasi. Hal ini tentunya perlu ditangani segera. Koordinasi antara SKK Migas, KKKS dengan pemangku kepentingan terkait harus dilakukan mulai akhir tahun 2021, sehingga ada kepastian kegiatan dapat dilakukan pada tahun 2022,” jelas Dwi.

Berdasarkan pembahasan pra-WP&B tahun 2022, target teknis KKKS masih di bawah target lifting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. “Oleh karena itu kegiatan pada tahun 2022 juga akan ditambah kegiatan-kegiatan baru untuk mendukung upaya “filling the gap” sesuai target lifting 2022.

“Kami harapkan ini dapat disepakati dalam pembahasan WP&B 2022 sehingga setelah WP&B disetujui, kita semua dapat lebih fokus untuk mengimplementasikan program kerja yang telah disepakati bersama,” ungkap dia.

Ego Syahrial, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan komunikasi pemerintah dengan KKKS memang sudah sepatutnya dilakukan. “Salah satu bukti nyata, internalisasi program 1 juta BPH telah berjalan dengan efektif di lingkungan hulu migas. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini menyadari pentingnya pelaksanaan program demi ketahanan energi Indonesia di masa depan,” kata dia.

Ego juga mengingatkan pentingnya transformasi hulu migas yang akan dilaksanakan, sesuai arahan Presiden RI dalam pidato tanggal 16 Agustus 2021. Sub sektor hulu migas diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara namun juga menjadi penggerak ekonomi nasional.

“Atas hal tersebut, kami meminta agar Bapak dan Ibu dari SKK Migas dan KKKS harus mengawal pencapaian target tahun 2022 dan target jangka panjang, antara lain melalui terobosan dan inovasi lapangan,” tegas Ego.

Budiman Parhusip, Chief Executive Officer Pertamina Hulu Energi, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab besar atas pencapaian target nasional. Sebagai pengelola wilayah kerja terbesar di Indonesia, kinerja Pertamina menjadi sangat dominan. Hal ini menjadi tantangan besar, namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan SKK Migas kami optimis dapat mencapai target yang diembankan kepada kami,” ujarnya.

Ronald Gunawan, Direktur Utama Medco E&P mengapresiasi langkah-langkah tranformasi SKK Migas, salah satunya adalah One Door Service Policy (ODSP). “Penerapan ODSP sudah cukup baik, kami berharap SKK Migas dapat terus melakukan continuous improvement, sehingga SKK Migas dan KKKS dapat lebih fokus kepada hal-hal krusial lainnya,” kata Ronald.(RI)